Empat Kategori Baru dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Sejalan dengan Asta Cita

INFO TEMPO - Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kembali digelar. Memasuki batch kedua, Kementerian Dalam Negeri menerapkan sejumlah indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Penerapan itu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada batch pertama, penilaian pemerintah daerah mencakup empat kategori, yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Entrepreneur Government/Creative Financing, Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Pengendalian Inflasi.

Adapun pada batch kedua, Kemendagri menerapkan empat kategori baru, yaitu Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Implementasi Program 3 Juta Rumah, serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penerapan indikator tersebut mengacu pada pesan dan arahan Presiden Prabowo sekaligus sejalan dengan Asta Cita atau delapan misi utama pembangunan nasional.

“Pada batch kedua ini ada isu sampah dan lingkungan asri yang masuk penilaian karena Presiden Prabowo memperhatikan hal ini,” kata Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Berprestasi Batch II Regional Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 12 Agustus 2026.

Menurut Tito, perhatian pemerintah terhadap persoalan sampah dan lingkungan telah disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya penanganan sampah nasional sekaligus mencanangkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

“Bahkan Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan akan mengumpulkan kepala daerah untuk betul-betul memperbaiki kabupaten/kota agar terlihat bersih,” ujar Tito.

Dalam kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kemendagri mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah terpadu serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Aspek yang dinilai meliputi pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, dan efektivitas program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Inovasi daerah juga menjadi nilai tambah. Pemerintah daerah didorong menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan persoalan di wilayah masing-masing.

Selain lingkungan, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu indikator baru dalam batch kedua. Program tersebut merupakan penjabaran Asta Cita ketiga dan keenam.

Asta Cita ketiga menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif. Sementara itu, Asta Cita keenam diarahkan pada pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Karena itu, penilaian Program 3 Juta Rumah mencakup komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Kemendagri menilai dukungan kebijakan, percepatan penyediaan perumahan, serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Kemendagri juga memberikan nilai tambah bagi daerah yang mampu mengembangkan inovasi dalam penyediaan hunian, terutama solusi yang mengandalkan kolaborasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Adapun kategori akses dan kualitas layanan kesehatan menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Indikatornya mencakup akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Seperti pada kategori lainnya, inovasi menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan sebagai nilai tambah. Daerah dinilai lebih baik apabila mampu mengembangkan pelayanan kesehatan yang inklusif sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kategori akses penduduk ke layanan pendidikan mengukur komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata. Penilaian mencakup pemerataan guru, perbaikan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Kemendagri menempatkan inovasi sebagai nilai tambah dalam kategori tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan penerapan indikator ini, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II tidak hanya mengukur capaian makro daerah, tapi juga mendorong pemerintah daerah menjawab sejumlah persoalan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kinerja daerah dinilai dari kemampuan menerjemahkan agenda nasional menjadi program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. (*)