.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI masa jabatan 2021-2025 Athor Subroto membantah mengistimewakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa S3 yang lulus pada Oktober lalu. Isu ini termaktub dalam risalah rapat pleno sidang etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia atau UI.
Athor, yang juga merupakan ko-promotor dari Bahlil, mengatakan tidak melakukan keistimewaan apa pun terhadap mahasiswanya itu. "Kami tidak pernah mengistimewakan siapa pun. Kenapa kami dibilang seperti itu?" kata dia saat ditemui Tempo di Kampus UI, Depok, pada Selasa, 4 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Athor, yang sudah tidak menjadi Direktur SKSG sejak 26 Februari 2025 ini mempertanyakan keistimewaan apa yang dimaksud dalam risalah rapat pleno tersebut. Sebab, menurut pengalamannya, Athor mengklaim sama sekali tidak mengenal istilah keistimewaan meski dalam hal ini Bahlil merupakan pejabat negara.
Kemudian, Athor mengatakan bahwa Universitas Indonesia sudah banyak menerima mahasiswa dari kalangan pejabat. "Banyak yang dikatakan pejabat itu kuliah di UI. Kami kan juga tidak melarang pejabat itu kuliah. Ya boleh-boleh juga dong," ujarnya.
Athor mengatakan Bahlil sudah memenuhi kualifikasi sebagai mahasiswa sejak pertama kali mendaftar di SKSG UI. Ia menyebut Bahlil adalah orang dengan nilai tertinggi saat mengikuti ujian Simak UI (jalur seleksi mandiri untuk masuk ke UI). "Pak Bahlil itu ujian Simak yang orang bilang bahwa dia melalui kongkalikong agar dia masuk, itu enggak. Pak Bahlil itu ujiannya mendapatkan poin tertinggi," kata dia.
Bahlil, menurut Athor, juga telah melewati proses wawancara dan memiliki dokumen yang lengkap, termasuk ijazah S2 dan transkrip nilai. Meskipun, kata dia, transkrip nilai Bahlil dikirim belakangan. "Transkrip ketika itu memang mahasiswanya belum upload. Tetapi itu normal untuk S3. Misalkan kalau ijazahnya belum ada atau hilang, mahasiswanya sedang mengurus. Nah, kita yakinkan bahwa nanti kalau sudah jadi dikirim," ujarnya.
Selain itu, Athor bercerita bahwa Bahlil telah melewati semua proses yang sesuai dengan aturan UI, termasuk kuliah, bimbingan disertasi, dan berbagai macam sidang. Ia juga mengatakan penguji dari Bahlil ini tidak dipilih dari orang sembarangan, melainkan sudah terencana. "Dia diuji dari penguji. Bukan kami ambil dari pinggir jalan kan penguji kami itu?" kata dia.
Termasuk soal sidang doktor terbuka pada 16 Oktober lalu. Menurut Athor, Bahlil sudah melewati seluruh proses yang diperlukan. "Kami memenuhi peraturan-peraturan dan semua dari awal sampai akhir," ujarnya.
Dewan Guru Besar UI sebelumnya telah melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran proses pembimbingan Bahlil di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. DBG UI merekomendasikan sanksi bagi promotor dan ko-promotor yang membimbing Bahlil dalam penyusunan disertasi hingga maju dalam sidang terbuka promosi doktoral pada 16 Oktober 2024.
Berdasarkan dokumen risalah hasil rapat pleno DBG UI yang diperoleh Tempo, keputusan ini bersifat rekomendasi sehingga sanksinya berada di tangan rektor. Ketua DGB UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada tiga organ kampus lainnya, yaitu majelis wali amanat (MWA) UI, senat akademik, dan rektor, pada 14 Januari 2025, empat hari setelah rapat pleno digelar.
Dalam risalah pleno itu tertulis bahwa promotor dan ko-promotor diduga memberikan perlakuan istimewa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. Mulai dari proses pembimbingan hingga kelulusan, termasuk perubahan penguji yang dilakukan secara mendadak.
Athor Subroto, sebagai ko-promotor dua, direkomendasikan mendapat sanksi berupa larangan mengajar, membimbing, dan menguji selama tiga tahun, penundaan kenaikan pangkat atau golongan selama tiga tahun, serta pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur SKSG. Saat ditemui, ia memang sudah tidak menjabat sebagai direktur SKSG sejak 26 Februari 2025 lalu.
Sementara itu, empat organ Universitas Indonesia (UI), yakni Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Rektorat, akan bertemu pada Selasa, 4 Maret 2025. Mereka akan membahas rekomendasi pembatalan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Wakil Rektor UI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Mahmud Sudibandriyo mengonfirmasi hal ini. “Ya, besok,” kata dia melalui pesan pendek kepada Tempo pada Senin, 3 Maret 2025. Mahmud tidak menjawab ketika ditanya detail rencana rapat. Dia hanya mengatakan pertemuan akan diadakan secara tertutup.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
