.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA membuat analisis terhadap sejumlah program maupun rencana kebijakan yang digarap oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 100 hari kerja. Peneliti senior LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan setidaknya ada tiga program maupun wacana kebijakan Prabowo-Gibran yang mendapat nilai negatif berdasarkan asesmen lembaganya.
"Kami coba asesmen program-program yang ada. Program dinilai berdasarkan kriteria dan bobot dari -1 sampai -9," kata Ardian dalam konferensi pers perilisan hasil survei, dipantau secara daring di YouTube LSI Denny JA Official, pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kinerja pemerintahan Prabowo yang mendapat skor negatif paling besar, yakni usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan skor -7,9. Wacana ini pernah digulirkan Prabowo saat menghadiri acara Partai Golkar.
Ardian mengatakan wacana kepala negara menghapus sistem pemilihan langsung itu dinilai berdampak buruk terhadap sistem demokrasi. Berdasarkan asesmen lembaganya, wacana itu berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dan melemahkan demokrasi lokal. "Usulan ini juga dapat meningkatkan risiko korupsi. Alasan ketiga, mendapat penolakan publik," ucapnya.
Program kedua yang dinilai negatif ialah pembentukan kabinet jumbo, dengan skor penilaian -6,8. Prabowo memecah dan membentuk kementerian maupun lembaga baru di pemerintahannya. Total jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih itu mencapai 48 menteri, 55 wakil menteri dan 5 kepala badan.
Pembengkakan kabinet pemerintahan Prabowo ini dinilai tidak efisien dan menyebabkan pemborosan anggaran. Ardian mengatakan kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. "Apalagi jika penambahan kementerian hanya karena utang budi politik daripada kebutuhan real pemerintah," ujarnya.
Program ketiga yang mendapat skor negatif di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu penghapusan utang UMKM yang macet. Program di era pemerintahan Ketua Umum Partai Gerindra ini memperoleh skor -5,7.
Ardian mengatakan program pemerintah menghapus utang UMKM yang macet punya dampak buruk. Salah satunya dapat mendorong pelaku usaha untuk tidak memenuhi kewajiban finansial lantaran berharap kewajiban utangnya dihapus pemerintah. "Program ini juga memberi beban pada lembaga keuangan karena mengurangi likuiditas dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit baru," ujarnya.
Metodologi riset ini menggunakan bobot skor yang terdiri dari sejumlah kriteria penilaian. Di antaranya perusakan demokrasi dengan bobot skor 30 persen, implikasi fiskal dan ekonomi 25 persen, resistensi publik dan kontroversi 20 persen, efisiensi dan efektivitas 15 persen, serta dampak terhadap hak asasi manusia ataupun keadilan sosial dengan bobot skor 10 persen.
