.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) di seluruh Indonesia. Hal itu diputuskan usai Prabowo melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, nantinya KopDes Merah Putih akan dibangun di 70 ribu desa. "Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas panggilan Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum PAN itu menjelaskan, koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Koperasi ini juga akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
Untuk mendukung pendanaan program ini, Zulhas mengatakan akan menggunakan dana desa yang telah ada. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 - 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata dia.
Tiga Model Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan dengan tiga pendekatan utama, meskipun dia belum merinci ketiga pendekatan tersebut.
Ia juga menambahkan sekitar 64 ribu kelompok tani siap untuk beralih menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat dikelola dengan lebih terintegrasi.
“Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkap Budi Arie.
Budi berharap, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata dia.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
