.png)
MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pelatihan dasar militer bagi Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bertujuan memiliterisasi aparatur negara. Hal itu disampaikan saat meninjau Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad ASN di Brigade Infanteri (Brigif) 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
“Pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari peserta,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi, Kamis, 30 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sebanyak 280 peserta dari 16 kementerian dan lembaga mengikuti pelatihan tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Kementerian Perhubungan. Dalam kunjungan itu, Sjafrie menyaksikan demonstrasi baris-berbaris dan simulasi penanganan huru hara yang diperagakan peserta.
ASN yang tergabung dalam Komcad diharapkan menjadi kekuatan penguat bagi komponen utama pertahanan negara, yakni TNI. Sjafrie juga menekankan peran strategis kementerian dan lembaga dalam memperkuat pertahanan, sehingga ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.
Al Araf, Ketua Centra Initiative, organisasi masyarakat sipil di bidang pertahanan, menilai pendekatan tersebut keliru. Dalam konteks perang modern, ia mengatakan penguatan seharusnya difokuskan pada teknologi pertahanan serta profesionalisme prajurit TNI sebagai komponen utama.
Ia mencontohkan konflik Rusia–Ukraina yang menunjukkan dominasi teknologi dalam peperangan saat ini. Menurut dia, pembentukan banyak batalion serta pelibatan ASN di luar fungsi pertahanan justru berpotensi membebani anggaran negara.
Anggaran itu, kata Al Araf, lebih tepat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelatihan prajurit yang dinilai masih belum optimal, sekaligus memperbarui alat utama sistem senjata TNI yang sudah menua.
Sejak awal, ia menilai gagasan pembentukan dua batalion komponen cadangan di setiap daerah tidak memiliki arah yang jelas. “Pada akhirnya komponen cadangan hanya menjadi proyek,” ujarnya, Kamis, 12 Februari 2026.
Sementara itu, efektivitas pelatihan militer bagi ASN untuk meningkatkan kualitas layanan publik masih dipersoalkan. Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi Askar, menilai problem utama birokrasi justru terletak pada kualitas kepemimpinan.
Ia mengatakan pemerintah semestinya membenahi sistem meritokrasi ketimbang mengarahkan pelatihan militer kepada pegawai tingkat bawah. “Ikan itu busuk dari kepala. Yang harus diperbaiki kepala, bukan ekor yang dilatih,” ujarnya, Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Wahyudi, ASN sejatinya telah memiliki bekal bela negara melalui program orientasi saat awal direkrut. Ia berpandangan masuknya pendekatan militer ke dalam birokrasi sipil justru berisiko menimbulkan lebih banyak dampak negatif.
Prinsip komando dan kerahasiaan dalam militer, kata dia, tidak sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan demokrasi. Sejumlah kajian juga menunjukkan dominasi militer dalam tata kelola pemerintahan dapat menghambat kinerja negara. “Militer memiliki pendekatan berbeda dengan sipil,” kata dia.
