.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui langsung para mahasiswa yang berdemonstrasi di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada Kamis malam, 20 Februari 2025. Di hadapan para peserta aksi, Mensesneg meminta mahasiswa untuk tidak melihatnya sebagai seorang menteri, melainkan sosok abang.
"Enggak usah sebut sebagai menteri. Saya kakakmu, abangdamu," kata Prasetyo dari atas mobil komando.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prasetyo mengklaim, poin-poin tuntutan yang diperjuangkan oleh para mahasiswa sebetulnya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. Termasuk soal memperjuangkan pendidikan yang lebih berkualitas.
"Anda cinta merah putih, kami pun juga cinta merah putih. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang berkualitas, kami pun menghendaki pendidikan yang berkualitas," ucap Prasetyo kembali.
Oleh karena itu, Prasetyo meminta mahasiswa untuk bisa berdialog langsung dengan pemerintah untuk membahas hal-hal yang menjadi inti tuntutan mereka. Prasetyo mengajak mahasiswa untuk berdiskusi secara konstruktif.
"Ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu," ujar politikus partai Gerindra tersebut. "Semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan," sambungnya.
Sebelum meninggalkan lokasi aksi, Prasetyo menandatangani tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa dan memastikan akan membahas poin-poin tuntutan. Ia juga mengundang perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdialog langsung dengan pihak Istana terkait dengan tuntutan tersebut.
"Saya tandatangani tuntutan langsung, saya (juga) undang perwakilan adik-adik untuk berdiskusi," ucapnya.
Adapun tuntutan yang diajukan dalam aksi kali ini adalah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pemangkasan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kemudian mahasiswa juga meminta transparansi terkait pembangunan dan pajak rakyat.
Tuntutan lain berupa evaluasi secara besar-besaran program Makan Bergizi Gratis dan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba. Selain itu, mahasiswa menuntut dwifungsi TNI sekaligus meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait perampasan aset.
Massa juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, meminta menyelesaikan HAM berat masa lalu dan terakhir menolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
M Rizky Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
