.png)
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR menyambangi Mahkamah Agung (MA) dalam agenda Silaturahmi Kebangsaan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, terdapat sejumlah poin dan kesepakatan yang diteken kedua lembaga negara dalam persamuhan ini.
Dia melanjutkan, hal pertama yang disepakati, baik oleh MPR dan MA, salah satunya mengenai komitmen menjunjung tinggi supremasi hukum guna memastikan independensi kehakiman tetap terjaga di sepanjang waktu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Independensi kehakiman adalah cara untuk terus meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum," kata Muzani di Gedung MA, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Juli 2026.
MPR, dia menuturkan, juga menghormati apa yang menjadi kewenangan MA dengan tidak mencampuri urusan yang menjadi urusan rumah tangga MA. Kesepakatan lain, MPR dan MA sepakat untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Karenanya, kata dia, di antara MPR dan MA bersepakat untuk tidak membicarakan persoalan perkara apapun dalam persamuhan ini, baik perkara langsung terhadap masalah yang ditangani atau yang tidak ditangani oleh MA.
"Ini bagian dari penghormatan kami atas independensi kehakiman," ujar Muzani.
Selanjutnya, Muzani mengatakan, sebagai tujuan utama Silaturahmi Kebangsaan, MPR juga menyampaikan mengenai persiapan Sidang Tahunan yang akan dihelat sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus mendatang.
"Hari ini kami diterima dengan baik, dengan penuh kehangatan oleh pimpinan MA," ucap politikus Partai Gerindra itu.
Dalam persamuhan ini, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana dan Abcandra Muhammad Akbar, serta Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.
Sedangkan dari unsur pimpinan MA, Ketua MA Sunarto dan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto turut mendampingi rombongan MPR.
