Partisipasi Masyarakat Salah Satu Penentu Arah Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi

JAKARTA - Ruang partisipasi masyarakat menjadi salah satu penentu arah pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional. Hal ini menjadi salah satu isu utama dalam diskusi publik ”Demokratisasi Ekonomi Indonesia: Siapa yang Berhak Menentukan Kesejahteraan Kita?” yang digelar Move For Indonesia di Kantor DPP KNPI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9/2026).

Mengusung tema ”Dari Desa hingga Ruang Investasi Negara: Menakar Ruang Suara Rakyat dalam Ekonomi Bangsa”, kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk mempertemukan berbagai perspektif. Mulai dari demokratisasi ekonomi, pengelolaan sumber daya, kebijakan investasi , hingga posisi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Baca juga: Pidato di Forum EEF ke-11, Prabowo: Pembangunan Harus Diukur dari Meja Makan Keluarga Biasa

Diskusi menghadirkan Asiten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementrian UMKM Muhammad Firdaus, Seknas Fitra Badiul Hadi, Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional Wahyu Eka Styawan, dan Duta DPD Alya Mukhibita. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif Move for Indonesia, M Syahrus Sobirin, menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam setiap proses pembangunan ekonomi.

Syahrus mengatakan, pembangunan ekonomi harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, hingga masyarakat di tingkat desa. ”Kebijakan investasi dan pembangunan nasional perlu memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti pada tahap konsultasi, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” katanya.

Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari kalangan generasi muda. Ratusan mahasiswa dan pemuda turut hadir dan mengikuti jalannya diskusi secara aktif.

Kehadiran mereka menunjukkan besarnya perhatian generasi muda terhadap persoalan demokratisasi ekonomi, kebijakan publik, investasi, pemerataan pembangunan, serta masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Forum tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah pembangunan. Baca juga: Penetrasi Investasi Anak Muda RI Masih Rendah Dibanding Negara Maju

Melalui diskusi publik ini, Move for Indonesia mendorong agar demokratisasi ekonomi terus dikembangkan melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, kebijakan ekonomi nasional diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

(poe)