TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan bakal mendukung wacana pembentukan koalisi permanen yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan hubungan PAN dengan Prabowo sudah terjalin selama 15 tahun, sehingga tidak perlu diragukan lagi komitmen dan kebersamaannya. "Bukan hanya saudara satu ideologi. PAN dengan Pak Prabowo itu brotherhood," kata Viva di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, Kamis, 6 Maret 2025.
Viva melanjutkan, PAN telah menyatakan komitmennya sejak lama untuk mengawal program-program pemerintahan Prabowo. Alasannya, PAN dengan Prabowo memiliki visi perjuangan yang sejalan.
Ia berharap publik tak meragukan sikap PAN menjelang pemilihan presiden 2029. Viva memastikan PAN senantiasa bersama Prabowo, mendukung pembentukkan koalisi permanen. "Yang harus ditanyakan itu partai-partai lain yang tidak setia dengan Pak Prabowo," ujar Wakil Menteri Transmigrasi itu.
Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo menegaskan partainya 100 persen akan tetap bersama Prabowo dalam menyambut pemilihan presiden mendatang. "Kami teman seperjuangan, teman setia. Jadi, jika ditanya apakah berlanjut dengan Pak Prabowo? 100 persen lanjut," ujar Eko.
Adapun ide membentuk koalisi permanen diutarakan Prabowo di hadapan Ketua Umum partai yang tergabung di KIM dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan ide membentuk koalisi permanen ditujukan untuk memperkuat persatuan. "Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata dia.
PKB, menurut Muhaimin, juga menyambut baik ide tersebut. Ia menilai ide membentuk koalisi permanen penting diwujudkan untuk menjaga stabilitas politik di kemudian hari. "Agar tidak ada gejolak apa pun sampai minimal lima tahun yang akan datang," kata dia.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Prabowo tidak akan mengganggu proses pengawasan pemerintah.
Muzani berpendapat proses check and balance tidak harus melalui partai politik. “Ya memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.