.png)
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar kegiatan peresmian Monumen Kudatuli bertepatan dengan peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.
Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan tujuan peringatan ini salah satunya mendorong agar peristiwa 27 Juli diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Alasannya, korban dan keluarga korban selama ini belum mendapatkan keadilan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Selama puluhan tahun, para korban dan keluarga mereka tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga hak atas keadilan," kata Bonnie di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026,
Menurut dia, pengakuan negara bukan sekadar klasifikasi hukum, melainkan bentuk kehadiran negara dalam mengakui penderitaan korban. Pun peringatan ini menegaskan perbedaan politik tidak boleh dilawan dengan kekerasan.
Bonnie menilai waktu 30 tahun belum bisa memastikan peristiwa sejarah benar-benar selesai. Apalagi, bagi dia, peristiwa Kudatuli menjadi titik krusial penegakan demokrasi di Indonesia.
"Bukan sekadar catatan kelam mengenai penyerbuan sebuah kantor partai, melainkan momentum krusial yang memantik tegaknya demokrasi di Indonesia," kata Bonnie.
Karena itu, peristiwa ini tetap mesti dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil. Sebelum peringatan ini, Bonnie mengatakan panitia mengadakan berbagai kegiatan. "Rangkaian acara ini dirancang sebagai ruang kebudayaan dan pendidikan publik, sekaligus ruang perjuangan untuk merawat ingatan kolektif bangsa agar tidak terjadi diskontinuitas sejarah," kata dia.
Beberapa di antaranya, kegiatan diskusi seni dan demokrasi di Yogyakarta, diskusi mengenai Marhaenisme di Museum Multatuli, dan kuliah umum yang mempertemukan sejarawan, budayawan, dan mahasiswa guna membedah Kudatuli dari perspektif demokrasi melalui pameran arsip foto dan sejarah di Taman Ismail Marzuki.
Dalam peringatan ini, hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Kepala Situation Room M. Prananda Prabowo, Ketua DPP Ganjar Pranowo, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, Ketua DPP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, dan Mahfud MD.
