.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyatakan prihatin dengan keadaan krisis yang sedang dialami oleh Indonesia. Utamanya yang berkaitan dengan kondisi pendidikan, yang juga menjadi salah satu poin yang dibawakan dalam aksi "Indonesia Gelap".
"Kami menyatakan solidaritas dengan rekan-rekan pelajar di tanah air," tulis PPI Australia dalam pernyataan resmi mereka seperti dikutip Tempo pada Jumat, 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian dari PPI Australia. Yang pertama adalah tidak dibayarkan hak tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen dan tenaga pendidik di universitas.
"Kami mendesak pemerintah agar hak-hak dosen dan tenaga pendidik, termasuk tunjangan kinerja, harus diberikan sebagaimana mestinya," kata PPI Australia.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah memastikan semua beasiswa pagi pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri untuk tidak dicabut atau dikurangi alokasi anggarannya. PPI Australia menolak bilamana ada kebijakan yang justru berpotensi meniadakan program beasiswa tersebut.
PPI Australia juga berpendapat bahwa ketentuan pemberian izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) untuk dicabut sepenuhnya. Hal ini dilakukan demi menjaga independensi kampus.
"Keberlanjutan finansial perguruan tinggi tidak boleh mengorbankan independensi akademis," ujar mereka.
Hal terakhir yang menjadi poin pernyataan PPI Australia adalah menuntut dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Terutama soal keamanan menu makanan yang diberikan untuk dikonsumsi.
"Program ini telah mengalami masalah termasuk insiden keracunan seperti yang terjadi di Sukoharjo dan Nunukan," lanjutnya.
PPI Australia menilai, pemerintah seharusnya menjadikan pendidikan sebagai sektor utama yang diprioritaskan, bukan sekadar menjadi pelengkap pembangunan. Lebih lagi, PPI Australia juga mengajak seluruh komunitas akademik, baik di Indonesia maupun Australia untuk terus mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan.
