Pembenahan Menyeluruh di Birokrasi

INFO NASIONAL - Hampir 25 tahun usia Provinsi Maluku Utara masih perlu perbaikan yang signifikan di berbagai bidang. Pembangunan di Provinsi Maluku Utara menghadapi tantangan yang beragam.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan, tantangan pertama yang harus ditangani adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia menyoroti sumber daya manusia yang duduk di jajaran birokrasi.

“Pembenahan di birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh. Seumpama komputer, birokrat di lingkup pemerintah provinsi harus bisa meng-upgrade lagi untuk menyesuaikan dengan tantangan birokrasi saat ini,” kata Sarmin. Perbaikannya meliputi urusan kultural hingga sistem perekrutan pejabat pemerintahan. Sebab itu pula, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjadi prioritas utama yang harus ditingkatkan dalam pembangunan di Maluku Utara.

Sarmin mencatat, problem krusial di Provinsi Maluku Utara selama 20 tahun terakhir adalah praktik pembangunan yang masih parsial. Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang kini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Samsuddin Abdul Kadir berupaya membenahi itu dengan menerapkan model perencanaan yang memiliki keterkaitan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi tonggak penting dalam mengevaluasi dan merefleksikan perjalanan pembangunan Maluku Utara. Laporan Evaluasi RPJPD Maluku Utara Tahun 2005-2025 telah dibuat untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama ini.

Seperti apa rencana pembangunan Maluku Utara ke depan dan apa saja tantangannya?

Perencanaan pembangunan Maluku Utara ke depan harus konsisten menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) sehingga keterlibatan semua aktor yang dimulai dari organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi, pemerintah pusat, yakni kementerian dan lembaga, pemerintah kabupaten/kota juga stakeholders pembangunan lainnya. Intinya, harus dan wajib adanya kemitraan strategis atau kolaborasi untuk sama-sama menyelesaikan kompleksitas permasalahan di Maluku Utara.

Pada saat yang sama, komitmen dan konsistensi seluruh OPD untuk tertib pada dokumen perencanaan yang telah disusun harus tergaransi. Tidak boleh ada yang keluar dari arah kebijakan pembangunan yang telah disusun. Kebijakan pembangunan harus tepat pada upaya penyelesaian masalah dan sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditentukan dan disepakati.

Tantangan pembangunan yang dihadapi ke depan, di samping kualitas sumber daya manusia adalah tingkat literasi digital dan kualitas daya saing masyarakat yang harus terus ditingkatkan agar dapat berkompetisi di era modern. Pada aspek yang lebih luas, pendidikan di Maluku Utara masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar dan pendidik yang berkualitas, serta terbatasnya akses ke pendidikan tinggi, lebih khusus lagi pendidikan tinggi vokasi yang sampai saat ini belum ada di Maluku Utara.

Tantangan pembangunan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur. Di antaranya, transportasi dan aksesibilitas, energi baru terbarukan serta akses terhadap layanan air bersih. Pada leading sector Maluku Utara, kita dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya alam, terutama pengelolaan pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata secara berkelanjutan. Di samping itu pemberdayaan ekonomi lokal, akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas serta upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara.

Pada saat yang sama, kita sementara menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD), yang ke depannya setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Bappeda dengan melibatkan seluruh OPD dan stakeholders pembangunan akan menyesuaikan lagi dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Bagaimana dukungan anggaran untuk setiap perencanaan pembangunan tersebut?

Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada persoalan utang. Penjabat Gubernur Maluku menginstruksikan untuk segera menyelesaikan utang. Karena itu, di tahun 2024 ini kita berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban melalui kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran.

Prinsipnya Pj. Gubernur tidak ingin meninggalkan beban utang yang banyak kepada pemerintahan baru nantinya. Pemerintahan yang baru harus fokus untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan menuju Maluku Utara menjadi lebih baik.

Terkait dengan dukungan anggaran melalui alokasi dana transfer daerah atau TKD dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya semakin baik dari tahun ke tahun, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Khusus mengenai PAD, harapannya akan ada upaya peningkatan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat yang semuanya ini difokuskan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mendasar.

Ke depannya, kita memerlukan upaya yang lebih fokus pada alokasi anggaran termasuk di dalamnya konsistensi antara apa yang direncanakan dengan memperhatikan kapasitas anggaran yang tersedia, peningkatan PAD, serta perbaikan dan pengawasan terhadap tata kelola anggaran yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Dari banyaknya program yang dibuat oleh Bappeda, mana yang menjadi prioritas?

Prioritasnya ada pada enam indikator makro yang merupakan rapor nasional. Yakni, perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mendorong laju pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, indeks gini, dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Ini menjadi prioritas karena gubernur harus melaporkan itu kepada pemerintah pusat.

Yang juga menjadi pekerjaan rumah kami adalah kemiskinan. Sebab Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, padahal di sana terdapat kawasan industri prioritas nasional. Seharusnya itu menjadi sentra pertumbuhan dan mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat di sana.

Kami juga berupaya mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Sofifi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya pengurangan angka kemiskinan, terutama di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Pembangunan infrastruktur dasar yang menyasar pada sektor pendidikan, kesehatan, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi. Peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pengelolaan kelautan dan perikanan, pengembangan ekonomi dan kebijakan menuju industrialisasi berbasis pertanian dan perikanan. Transformasi ekonomi berbasis wilayah, pemerataan pembangunan dan perbaikan tata kelola birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan diversifikasi ekonomi.

Harapan Anda sebagai Kepala Bappeda?

Kunci perencanaan pembangunan adalah bagaimana semua pihak dilibatkan dan tidak ada yang ditinggalkan. Semua harus dirangkul, harus berpartisipasi. Kami terus berusaha memperbaiki sumber daya manusia birokrasi, baik dari sisi kompetensi, rekrutmen, hingga pemberian reward and punishment. Dan Bapak Penjabat Gubernur Samsuddin Abdul Kadir memberikan referensi penting sekaligus menjadi role model dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara
Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP., M.Si

(*)