Pemerintah Provinsi Maluku Utara: Pembangunan Inklusif lewat Konektivitas

INFO TEMPO - Makna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, bagi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, tidak hanya diperingati sebagai tonggak sejarah, tapi juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

"Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat," ujar Sherly. Kendati daerahnya mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Sherly menilai tantangan utama provinsinya bukan lagi mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak," kata Sherly. Keterbatasan infrastruktur membuat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat tidak optimal. Bahkan masih ada desa yang selama 26 tahun menanti akses jalan yang layak.

Tentu masyarakat ingin pembangunan konektivitas itu segera dilakukan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur melalui tambahan pembiayaan sekitar Rp 1 triliun. Langkah tersebut dinilai lebih strategis dibanding menunda pembangunan beberapa tahun ke depan.

Sherly menjelaskan, ada banyak variabel yang membuat ongkos pembangunan jalan dan jembatan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan simulasi, pembangunan yang ditunda hingga 2027 atau bahkan 2030 akan mengakibatkan biaya membengkak akibat inflasi, dengan kenaikan harga bahan yang diperkirakan mencapai 30-50 persen.

"Kalau dibangun sekarang, biaya totalnya justru lebih efisien. Selain itu, manfaat ekonominya lebih cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan ini menurut kami sangat layak dilakukan," katanya. Meski begitu, ia menegaskan rencana tersebut tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, yakni persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dukungan masyarakat menjadi syarat penting sebelum skema pembiayaan dijalankan.

Saat ini, fokus pembangunan Pemprov Maluku Utara adalah memperkuat konektivitas antardaerah. Sekitar 25-30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan guna meningkatkan kemantapan jaringan jalan provinsi. Saat Sherly dilantik pada 20 Februari 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang sekitar 1.000 kilometer baru mencapai 46 persen. Melalui APBD 2025 dan 2026, pemerintah berhasil meningkatkan kemantapan jalan sekitar 100 kilometer. Artinya, masih tersisa sekitar 440 kilometer yang harus diselesaikan hingga akhir masa pemerintahannya.

Di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya anggaran transfer ke daerah, Sherly menyadari percepatan pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan penambahan jumlah anggaran. Karena itu, pemerintah provinsi menerapkan strategi ganda, yakni memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus efisiensi belanja agar ruang fiskal untuk pembangunan makin besar.

Menurut Sherly, hasilnya mulai terlihat. PAD Maluku Utara meningkat dari sekitar Rp 800 miliar menjadi Rp 1,1 triliun pada 2025. Pada 2026, pemerintah kembali menargetkan kenaikan PAD hingga mencapai Rp 1,5 triliun. Kenaikan tersebut mampu mengkompensasi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. "Kami melakukan efisiensi seketat mungkin. Walaupun APBD mengecil karena ada pemotongan transfer ke daerah, PAD terus meningkat sehingga belanja modal justru bisa naik," ucap Sherly.

Sementara pada APBD 2025 belanja infrastruktur hanya sekitar Rp 100 miliar dari total APBD Rp 3,6 triliun, pada 2026 belanja modal meningkat menjadi sekitar Rp 550 miliar. Pemprov Maluku Utara bahkan menargetkan belanja modal mencapai Rp 1 triliun pada APBD 2027, seiring dengan target peningkatan PAD rata-rata Rp 300 miliar setiap tahun.

Salah satu sumber pertumbuhan PAD Maluku Utara berasal dari optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai 100 persen dari target tahunan. Capaian itu menjadi dasar pemerintah menaikkan target PAD dalam APBD perubahan menjadi sekitar Rp 1,5 triliun.

Selain memperkuat kemampuan fiskal daerah, Pemprov Maluku Utara aktif membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Berbagai program strategis terwujud, dari pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial, Sekolah Terintegrasi dan rehabilitasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga kampung nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada pula program pengembangan komoditas pertanian dari Kementerian Pertanian; pembangunan jalan daerah, irigasi, dan bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum; revitalisasi puskesmas dan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan; serta rehabilitasi rumah tak layak huni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. TEMPO/LOURENTIUS EP

Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Sherly mendorong peningkatan mutu layanan dasar. Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara mulai menjalankan sekolah gratis dan menjangkau siswa yang tinggal di wilayah kepulauan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk jenjang sekolah menengah atas. Dengan sistem pembelajaran hibrida, siswa akan mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah yang telah tersedia di pulau masing-masing, mengikuti pembelajaran daring menggunakan materi dalam platform Rumah Pendidikan, serta tersedia materi pembelajaran dalam bentuk cetak.

Semua proses pembelajaran akan berada di bawah pembinaan sekolah induk terdekat agar mutu pendidikan tetap terjaga. Program percontohan telah diluncurkan di Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Tengah, dan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru. "Anak-anak tidak bisa memilih mereka lahir di mana. Karena itu, negara harus mendekatkan layanan pendidikan kepada mereka," tutur Sherly.

Selain memperluas akses, pemerintah provinsi menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Untuk itu, Pemprov Maluku Utara menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka, antara lain Universitas Gadjah Mada, IPB University, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Terbuka.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka program-program studi yang selaras dengan kebutuhan industri strategis yang berkembang di Maluku Utara. Seiring dengan berkembangnya penghiliran nikel, industri di daerah ini tidak lagi terbatas pada produksi baja nirkarat (stainless steel), tapi juga telah bergerak menuju industri prekursor dan bahan baku baterai, baik untuk kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi terbarukan. "Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Karena itu, program studi yang dibuka harus relevan dengan potensi ekonomi yang sedang tumbuh di Maluku Utara," ujarnya. (*)