.png)
loading...
Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan (kiri) bersama tim kuasa hukumnya. Foto/Muhammad Refi Sandi
JAKARTA - Relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu, 23 April 2025 terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Keempat orang itu adalah Pakar Telematika Roy Suryo , Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan Pegiat Media Sosial Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma.
Kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara Rusdiansyah mengklaim laporan tersebut bukan pesanan atau arahan dari Jokowi. “Ya ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat agar tindakan, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara,” kata Rusdiansyah di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
“Adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi kita semua punya kepentingan yang sama menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan,” sambungnya.
Pihaknya membawa sejumlah saksi dan rekaman dugaan ajakan hasutan mengenai tudingan ijazah palsu tersebut. "Kedatangan kami hari ini memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Pusat atas laporan kami kemarin,” tuturnya.
Dia berharap laporan pihaknya segera diproses polisi. ”Jadi ini harus segera, karena ini sebenarnya diumumnya tanpa dilaporkan pun sebenarnya negara wajib hadir apalagi ini dilaporkan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah melengkapi bukti dan dokumen terkait tudingan ijazah palsu. Bahkan, tim kuasa hukum sudah siap membuat laporan tudingan tersebut ke polisi.
"Kami juga sudah hampir rampung sudah di tahap finalisasi sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum," ujar salah satu tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Meski begitu, Tim Kuasa Hukum tak ingin mendahului Jokowi. Yakub mengatakan, laporan kepolisian akan ditempuh apabila telah diperintah dari Jokowi.
(rca)
