Perang Iran Menjadi Warisan Buruk Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

SEJARAH mengajarkan satu hal yang sederhana bahwa kekuatan besar jarang dikalahkan oleh musuhnya. Kekuatan tersebut lebih sering tersandung oleh keyakinan bahwa kekuasaan tidak memiliki batas. Hal inilah yang sedang dialami oleh Donald Trump ketika membawa Amerika Serikat (AS) terjebak dalam rawa perang di Iran.

Donald Trump memasuki Gedung Putih dengan sebuah janji sederhana, yaitu mengakhiri perang-perang tanpa akhir (endless wars), mengembalikan kejayaan Amerika Serikat dengan semboyan Make America Great Again (MAGA), dan memulihkan doktrin perdamaian melalui kekuatan (peace through strength). Namun, ketika lembar-lembar sejarah itu mulai ditulis, justru perang dengan Iran yang tampaknya akan menjadi penanda paling kuat dari legacy kebijakan luar negerinya.

Ironinya bukan terletak pada perang Iran itu sendiri. Sejarah AS memang tidak pernah benar-benar jauh dari perang. Ironinya adalah bahwa setelah berbulan-bulan eskalasi militer, tujuan strategis Washington justru menyusut. Amerika Serikat kini tidak lagi berbicara tentang kemenangan besar, tetapi sekadar berharap keadaan kembali seperti sebelum perang dimulai.

Dalam Aspen Security Forum pekan lalu, mantan Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyampaikan gambaran yang sangat realistis. Menurutnya, keberhasilan Amerika kini cukup diukur dari dua hal: Selat Hormuz kembali terbuka tanpa pungutan dari Iran, dan program nuklir Teheran dibatasi sebagaimana kesepakatan nuklir era Barack Obama. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung ironi yang dalam.

Di sinilah paradoks besar kebijakan luar negeri Trump. Kekuatan militer memang mampu menghancurkan instalasi dan infrastruktur Iran. Namun, ia tidak selalu mampu mengubah kalkulasi politik lawannya. Perang modern semakin menunjukkan bahwa kemenangan bukan lagi soal siapa yang memiliki bom paling besar, tetapi siapa yang mampu mengendalikan konsekuensi setelah bom itu dijatuhkan.

Iran memahami logika itu dengan tepat. Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran. Ia adalah urat nadi energi dunia. Hampir seperlima perdagangan minyak global melewati selat sempit itu. Dengan memberlakukan pungutan atas kapal-kapal yang melintas, Teheran sedang berusaha mengubah geografi menjadi instrumen politik.