.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar pemilihan Ketua Majelis Syura periode 2025-2030 dalam waktu dekat. Calon-calon ketua itu diambil dari anggota Majelis Syura yang terseleksi dari hasil pemilihan umum raya (Pemira) yang dilangsungkan pada 31 Mei lalu.
"(Musyawarah Majelis Syura) digelar pekan ini insya Allah," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Ahmad Mabruri Mei Akbari pada Selasa malam, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mabruri mengatakan sebanyak 66 orang anggota Majelis Syura akan datang ke Jakarta untuk menghadiri agenda lima tahunan itu. Jumlah anggota itu sesuai dengan ketentuan minimal kuorum dalam penetapan Majelis Syura sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.
"Nanti anggota Majelis Syura terpilih akan diundang mengikuti musyawarah oleh panitia Pemira secara personal," kata Mabruri. Namun, ia belum mengungkap detail lokasi dan identitas para anggota yang akan berkompetisi menjadi Ketua Majelis Syura yang baru. Adapun saat ini Ketua Majelis Syura PKS dijabat oleh Salim Segaf Aljufri.
Mabruri menyebut untuk bisa menjadi Ketua Majelis Syura, para kandidat harus memenuhi syarat dalam AD/ART PKS dan terpilih berdasarkan kesepakatan anggota lembaga tertinggi partai tersebut. Proses permusyawaratan itu dipastikan berlangsung secara tertutup.
"Pada saat musyawarah itulah nanti akan dipilih Ketua Majelis Syura yang baru. Begitu juga Presiden Partai," ujar Mabruri. Adapun Presiden PKS sekarang adalah Ahmad Syaikhu. Hasil pemilihan Ketua Majelis Syura, kata Mabruri, akan diumumkan ke publik sesegera mungkin setelah prosesi itu berakhir.
Dalam keterangan resmi sebelumnya, Mabruri menjelaskan Majelis Syura ini akan dilanjutkan dengan pemilihan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS 2025-2030. Pemilihan Presiden PKS oleh Ketua Majelis Syura juga akan ditentukan dari sana.
"Setelah itu secara berjenjang dan sistematis juga akan digelar Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah untuk memilih Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di seluruh provinsi dan Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Tingkat Daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia," ujar Mabruri pada Kamis, 29 Mei 2025.
