.png)
INFO TEMPO - Kuasa Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syifaus Syarif mengatakan putusan pengadilan pada Senin 3 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi partai berlambang Kabah, terlebih karena bertepatan dengan Bulan Kemerdekaan.
Menurut Syarif, putusan tersebut menjadi simbol berakhirnya berbagai sengketa hukum yang selama ini mempersoalkan kepemimpinan H. Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar X.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Hari ini menjadi momentum kemerdekaan dan kemenangan bagi kader PPP di seluruh Indonesia. Putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menandai berakhirnya rangkaian gugatan terhadap kepemimpinan H. Muhamad Mardiono,” ujar Syarif kepada media.
Syarif menjelaskan, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan para penggugat dan membebankan biaya perkara kepada para penggugat yaitu Subadri dan Thobahul Aftoni sebesar Rp344 ribu.
Ia merinci, sepanjang proses tersebut telah terdapat 14 perkara yang diperiksa oleh total 38 hakim, baik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum. Hasil putusan tersebut semakin memperkuat legitimasi kepemimpinan H. Muhamad Mardiono, baik dari sisi politik maupun dari aspek hukum.
“Ini menjadi penanda bahwa seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan kepemimpinan Ketua Umum PPP telah memperoleh kepastian. Kini saatnya seluruh kader menatap ke depan dan fokus membesarkan partai serta memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Menurut Syarif, semangat bulan kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa PPP telah terbebas dari berbagai dinamika hukum internal sehingga energi partai dapat diarahkan sepenuhnya untuk konsolidasi organisasi yang sedang berjalan dan menghadapi agenda politik ke depan.
“Momentum ini adalah kemerdekaan bagi PPP untuk melangkah lebih kuat, lebih solid, dan lebih fokus membangun partai demi pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. (*)
