.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus DPR untuk mengusut dalang pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dia mengatakan keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu telah membuat kegaduhan di publik.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan persoalan pagar laut tersebut tidak hanya berimbas pada berbagai isu liar, tetapi juga akan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal pemberian izin pengelolaan ruang laut, tanah, hingga penegakan hukum.
“Pagar laut ini sudah sangat menjadi perhatian publik dan memunculkan kegaduhan. Beruntung Presiden Prabowo segera memerintahkan pembongkaran sehingga niat atas pembuatan pagar laut itu terpatahkan,” kata Rahmat di Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia menyebutkan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang mengakui pagar laut misterius di Tangerang itu sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), secara jelas telah membuktikan terjadinya pelanggaran atas pengelolaan wilayah laut untuk kepentingan bisnis.
Hal itu diperkuat dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pagar laut di perairan Tangerang tersebut ilegal. Terbaru, setelah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Trenggono mengatakan KKP bersama TNI Angkatan Laut akan membongkar pagar laut tersebut pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2025.
Rahmat mengatakan seharusnya HGB diterbitkan setelah reklamasi dilakukan dan melalui permohonan. Maka adanya 263 bidang tanah di atas pagar laut di Tangerang yang punya sertifikat HGB, yang dimiliki beberapa perusahaan, menjadi tanda tanya besar.
“Ini sejarah baru di mana HGB muncul sebelum reklamasi yang notabene harus melalui berbagai syarat, salah satunya izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh KKP. Karenanya, saya mendorong dibentuk Pansus DPR terhadap pagar laut Banten ini,” ujarnya legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat I itu.
Komisi IV DPR Panggil Menteri KKP Bahas Pagar Laut
Adapun Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyatakan akan memanggil Trenggono ke DPR pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2025. Pemanggilan itu untuk meminta keterangan terkait pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Komisi IV DPR memiliki ruang lingkup tugas di bidang kelautan.
“Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” kata Titiek Soeharto saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.
Dia mempertanyakan keberadaan pagar laut yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang tersebut. Dia mendesak pemerintah mengungkap dalang utama pemagaran laut itu.
“Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai?” ucapnya.
Titiek mengatakan pagar laut itu tak mungkin proyek yang dalam satu malam rampung. Menurut dia, pembangunan pagar laut itu membutuhkan biaya cukup besar.
“Masa tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilometer kan enggak bisa dibikin satu sampai dua hari,” kata dia.
Dia juga mempertanyakan soal sekelompok nelayan yang mengaku membangun pagar laut tersebut. Dia mengaku sedang berusaha mencari informasi mengenai kebenaran adanya dana yang mengalir ke nelayan untuk membangun pagar laut tersebut.
“Kami dari Komisi IV sedang berusaha menyejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu ya. Ini kan sangat mengada-ada,” tuturnya.
M. Raihan Muzzaki dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Reaksi Puan Maharani, Dasco, hingga Istana Soal Demo ASN terhadap Menteri Satryo Soemantri
