.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Januari 2025.
Sidang Kabinet diagendakan mulai pukul 15.00 WIB. Pantauan Tempo, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih tampak hadir mulai pukul 14.00 WIB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di antaranya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Tampak pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Saifullah Yusuf, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Prabowo akan memberikan arahan setelah 3 bulan atau 100 hari pertama kabinet Merah Putih bekerja. Prabowo, kata Raja Juli, juga akan memberikan arahan untuk 100 hari ke depan.
"Mungkin presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa," kata Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu. Pada 28 Januari 2025, pemerintahan Prabowo akan memasuki usia 100 hari.
Survei Center of Economic and Law Studies atau Celios melakukan studi evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Celios memberikan nilai 5 dari 10 terhadap kinerja Prabowo di 100 hari menjabat.
Nilai rendah tidak hanya diberikan kepada kepala negara, skor rendah juga disematkan ke kinerja putra sulung Jokowi, Gibran. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh puluhan panelis berpengalaman, Gibran mendapat nilai 3 dari 10 dalam evaluasi 100 hari kerjanya.
Adapun panelis terdiri dari 95 jurnalis yang berasal dari 44 lembaga pers kredibel. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan puluhan jurnalis yang dipilih itu punya akses langsung maupun kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat negara.
