.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membangun pulau kucing di kawasan Kepulauan Seribu menuai beragam reaksi dari sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta. Gagasan ini, menurut Pramono, terinspirasi dari pulau serupa di Jepang dan bertujuan menghadirkan destinasi wisata baru sekaligus pusat rehabilitasi hewan, terutama kucing liar.
Gagasan Pulau Kucing dari Pramono Anung
“Di Jepang, (pulau kucing) itu sudah dilakukan. Orang datang, kemudian menikmati wisata kucing. Kalau ini bisa diwujudkan, bisa menjadi revenue bagi pemerintah Kepulauan Seribu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Pramono menyebut pulau kucing ini akan menyediakan rumah sakit khusus kucing dan dilengkapi standar penanganan hewan yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan upaya steriliasi massal yang sedang digencarkan Pemprov Jakarta, termasuk pencapaian rekor MURI atas sterilisasi seribu kucing pada Februari lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sudah mencapai angka seribu, dan mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 21.000,” kata Pramono menambahkan.
Penolakan dari PSI
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, secara tegas menyatakan penolakannya. Ia menilai keberadaan kucing dalam jumlah besar justru dapat merusak ekosistem pulau, terutama jika ditempatkan di Pulau Tidung Kecil, lokasi yang sebelumnya digunakan untuk konservasi burung kutilang.
“Pada 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pernah melepasliarkan burung-burung di sana. Kucing adalah predator alami burung. Ini akan merusak ekosistem,” ucap Francine.
Ia juga mengingatkan soal beban pemeliharaan jangka panjang serta ketidaksiapan fasilitas kesehatan hewan di Jakarta. “Pemindahan kucing-kucing ke pulau tersebut dapat mengganggu ekosistem dan akan menimbulkan beban pemeliharaan jangka panjang karena mereka perlu dirawat seumur hidup,” kata dia.
Francine menilai program pulau kucing bukanlah langkah yang strategis. “Apalagi Jakarta baru memiliki satu pusat kesehatan hewan, yang pasti akan terbebani jika ada pulau kucing ini,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada program sterilisasi dan edukasi pemilik hewan. “Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, satu pusat kesehatan hewan tidak akan cukup untuk memberikan pemeriksaan,” ucapnya lagi.
PDIP: Tidak Ada Ancaman bagi Ekosistem
Di sisi lain, Fraksi PDIP mendukung penuh gagasan tersebut. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, menyatakan bahwa Pulau Tidung Kecil secara tata ruang bukanlah kawasan konservasi inti, melainkan zona wisata.
“Jadi kekhawatiran soal terganggunya habitat burung tidak beralasan,” kata Kenneth, Sabtu, 31 Mei 2025.
Menurutnya, wacana ini juga telah melewati kajian akademis, dan belum ada riset yang membuktikan kucing di Jakarta mengancam populasi burung secara signifikan. Kenneth justru melihat pembangunan pulau kucing sebagai cara mencegah overpopulasi dan kekerasan terhadap hewan.
“Di pulau itu, mereka bisa hidup bebas tanpa ancaman kekerasan atau kelaparan,” ujar Kenneth.
Dukungan Bersyarat dari PKS dan NasDem
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem turut menyambut baik gagasan ini, meski dengan sejumlah catatan. Anggota Komisi B dari PKS, Taufik Zoelkifli, menyebut rencana itu sebagai “gagasan segar” yang dapat menjadi daya tarik wisata baru seperti halnya di Jepang.
“Kalau tidak ditangani secara tepat, bisa jadi malah menyusahkan. Tapi kalau serius, ini bisa jadi daya tarik seperti di Jepang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menilai wisata pulau kucing bisa meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Ia juga mendorong perbaikan akses transportasi ke Kepulauan Seribu agar program ini bisa optimal.
“Kalau aksesnya nyaman dan murah, warga Jakarta pasti lebih pilih liburan ke Pulau Seribu daripada ke Puncak,” kata Jupiter.
