.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan anggaran Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030 yang strukturnya diisi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berasal dari luar APBN.
Sebelumnya, salinan SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 beredar di media sosial. Raja Juli membenarkan keabsahan surat tersebut dikeluarkan kementeriannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangan resmi tertulisnya, Kamis, 6 Maret 2025..
Raja Juli mengatakan SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.
Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tercatat masuk dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025.
Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu, antara lain Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya.
Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
