.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah seperti Pramono Anung, I Wayan Koster, dan Masinton Pasaribu berkumpul di Magelang tunggu arahan Ketum PDIP soal retret kepala daerah. Diketahui sebanyak 55 kader PDIP masih berkumpul di sekitaran Magelang.
Gubernur Jakarta Pramono Anung terpantau tiba di Bandara New Yogyakarta International Airport pada Sabtu, 22 Februari 2025. Terlihat juga Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang telah mendarat di Yogyakarta pada Jumat, 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Pramono Anung ogah berkomentar soal instruksi yang dikeluarkan Megawati tersebut. Tempo telah mencoba meminta konfirmasi politikus PDIP tersebut dengan mendatangi kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Saat keluar dari rumahnya, Pramono telah berada di dalam mobilnya dengan dikawal oleh patroli dan pengawalan (patwal).
Tempo telah mencoba mengonfirmasi kembali kebenaran tersebut kepada Pramono serta juru bicaranya Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim lewat pesan singkat. Hingga berita ini dituliskan, belum ada jawaban dari Pramono maupun Chico.
Sementara itu, dari sembilan bupati dan wali kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akmil. Sementara itu hanya minus I Wayan Koster yang belum berada di lokasi retret.
“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I wayan Budiasa di Denpasar, Jumat.
Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret. Meski begitu, tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.
I Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali tak berkomentar soal instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sendiri telah memastikan akan menunda keberangkatannya ke Magelang. Keputusan ini ia ambil menyusul instruksi langsung dari Megawati.
"Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang," kata Masinton kepada Tempo ketika dihubungi lewat aplikasi perpesanan singkat, Jumat, 21 Februari 2025.
Masinton mengatakan, dirinya akan menunggu kebijakan lebih lanjut dari Megawati perihal keikutsertaan para kepala daerah dari PDIP dalam agenda retret tersebut. "(Ditunda) sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
Kader PDIP sekaligus Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa beberapa kepala daerah kader PDIP memilih transit sementara di Yogyakarta menyusul instruksi Megawati.
“Surat instruksi (Megawati) itu kan benar adanya, sementara banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan yang hari ini sudah perjalanan (ke Akmil Magelang), namun akhirnya mereka menghentikan langkah dan stay dulu di Yogyakarta menunggu perkembangan,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat, 21 Februari 2025 ihwal rencana ke retret kepala daerah atau balik badan.
Hasto menyebut, sejumlah kepala daerah PDIP yang sudah melakukan perjalanan dan transit di Yogyakarta itu sekitar lima orang saat ini. Antara lain dari Provinsi Maluku Utara, Bangka Belitung, serta Bali. Namun, ia tak merinci siapa saja mereka yang telah sampai di Yogyakarta dan belum melanjutkan perjalanan ke Magelang.
“Jadi kepala daerah yang sudah sampai Yogyakarta itu, ada yang stay di kantor DPD PDIP DIY ada yang di hotel-hotel, yang di hotel salah satunya pak Gubernur Bali Wayan Koster,” kata Hasto.
Hasto menambahkan, semua kepala daerah dari PDI Perjuangan saat ini memutuskan menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. “Yang di DPP kan sedang banyak diskusi, kami di daerah diminta stay di Yogyakarta dulu (apakah akan lanjut ke Magelang atau tidak),” kata dia. “Kalau yang sudah terlanjur sampai di Magelang ya diminta stay di kantor DPC PDIP Magelang, jadi dekat ke Akmil jika ada informasi lanjutan dari DPP."
Pribadi Wicaksono, Antara, Vedro Imanuel Girsang, dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
