.png)
TEMPO.CO, Jakarta -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta berjanji akan mengedepankan dialog dalam menghadapi unjuk rasa. Satpol PP menerima banyak kritik perihal pembubaran paksa aksi kemah di depan Gedung MPR/DPR/DPD yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Rabu, 9 April 2025.
Kepala Satpol PP Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan langkah pembubaran paksa memang bukan cara yang tepat untuk menangani demonstran. Namun, Satpol PP ingin memastikan hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga. "Sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat," ujar dia melalui keterangan tertulis pada Kamis, 10 Desember 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Satriadi meminta maaf atas peristiwa pembubaran aksi kemah di depan gedung DPR. Dia menuturkan, Satpol PP akan berusaha lebih baik lagi, termasuk menangani aksi unjuk rasa. "Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan."
Satriadi menegaskan, pendekatan melalui dialog bakal jadi prioritas utama satuannya. "Agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan," ujar dia.
Satpol PP Jakarta sebelumnya membubarkan sejumlah warga yang melakukan aksi berkemah di gerbang Gedung MPR/DPR/DPD untuk menuntut pencabutan revisi UU TNI pada Rabu, 9 April 2025. Para peserta aksi tersebut mengirimkan pesan kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung soal pembubaran paksa tersebut.
Pesan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X @barengwarga. Pengelola akun tersebut merupakan salah satu peserta aksi. Akun @barengwarga juga kerap mengunggah berbagai informasi tentang aksi masyarakat sipil. Menurut akun @barengwarga, pembubaran oleh Satpol PP Jakarta merupakan aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas dalam penyampaian pendapat. "Sebagaimana dijamin oleh UUD 1945," kata akun tersebut dalam unggahan pada Rabu malam pukul 20.16 WIB.
