.png)
loading...
Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Prof. Dr. Amad Sudiro. Foto/YouTube Untar.
JAKARTA - Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Prof. Dr. Amad Sudiro menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pengembalian sistem penjurusan di tingkat SMA yang mengelompokkan siswa ke dalam jurusan IPA , IPS, dan Bahasa. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang dapat meningkatkan fokus dan motivasi belajar siswa sejak dini.
“Saya sih berpandangan bahwa itu baik ya. Karena dari awal sudah fokus, artinya perlu konsentrasi itu. Karena memang sekarang ini kan dibutuhkan kekhususan-kekhususan sehingga arahnya lebih jelas nanti ke depannya,” ujar Amad Sudiro usai Halalbihalal Untar 2025 di Kampus Untar Jakarta, dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, sistem peminatan yang lebih spesifik seperti IPA, IPS, dan Bahasa akan memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih terarah, baik dari sisi materi maupun tujuan pendidikan. Ia juga menilai bahwa dengan penjurusan, siswa dapat mengembangkan minat dan bakat sesuai bidang yang mereka sukai sejak awal.
Lebih lanjut, Amad Sudiro juga menanggapi persoalan siswa yang salah jurusan atau merasa tidak sesuai dengan bidang studi yang dipilih.
“Kadangkala kalau dari awal tidak diarahkan, maka sifatnya jadi terlalu general. Padahal kalau dari awal sudah ada penjurusan, siswa bisa lebih paham penguatan pelajaran apa yang akan mereka dalami,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran publik soal kemungkinan terjadinya diskriminasi antarjurusan seperti anggapan bahwa jurusan IPA lebih “pintar”, Amad menekankan pentingnya perubahan pola pikir.
“Sebenarnya mindset itu yang perlu dihindari. Ini hanya soal peminatan. Kalau siswa belajar tidak sesuai minatnya, ya prestasinya juga bisa menurun. Maka dari itu penting sejak awal tahu minatnya di mana—apakah di eksakta, sosial, atau bahasa.”
Ia juga menanggapi rencana pemerintah yang tengah mengkaji kembali kebijakan penjurusan, seperti diminta Presiden Prabowo Subianto. “Kajian itu boleh aja agar disiapkan secara matang," ujarnya.
Pemerintah, ujarnya, melalui kajian itu bisa belajar untuk memperbaiki kekurangan dari program sebelumnya, evaluasi lebih tajam agar pelaksanaannya nanti di lapangan akan lebih baik lagi.
Namun, Amad turut menyoroti persoalan pergantian kebijakan yang kerap terjadi tiap kali ada perubahan kepemimpinan di kementerian.
