.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merancang program sekolah rakyat yang dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025. Salah satu langkah persiapannya adalah merekrut tenaga pendidik untuk mengajar di sekolah rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan mereka berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di sekolah rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang," kata Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025
Abdul Mu'ti juga menuturkan bakal ada dua skema kurikulum untuk sekolah rakyat. Pertama, kurikulum sekolah unggul yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kedua adalah Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah.
Perkiraan Jadwal Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sekolah rakyat berencana membuka pendaftaran siswa dan guru pada akhir Maret atau awal April 2025. Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Gus Ipul, program ini diperkirakan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.
Adapun saat ini ini, terdapat 53 lokasi yang telah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Meski begitu, jumlah tersebut bisa bertambah karena masih ada koordinasi lebih lanjut dengan para kepala daerah.
“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 sentra dan balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," ucap Gus Ipul.
Gus Ipul menekankan sekolah rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya. "Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ucap Gus Ipul.
Ia menambahkan, program sekolah rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Ini kerja bersama, Kemensos tidak sendirian,” ujar Gus Ipul.
Sebagai informasi, sekolah rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi akan berlangsung secara bertahap, dimulai dengan verifikasi kondisi ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan tes akademik.
Sekolah ini akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulumnya juga akan menekankan pengembangan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan.
Hendrik Yaputra dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
