.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan dia dan Gubernur Jakarta Pramono Anung belum memutuskan mekanisme penataan sungai untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Menurut dia, pihaknya masih mengkaji akan menggunakan metode normalisasi seperti di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau menggunakan metode naturalisasi di era Gubernur Anies Baswedan.
Rano menilai untuk menangani banjir Jakarta perlu kombinasi dari kedua metode tersebut. Dia menjelaskan proses naturalisasi bisa dilakukan di daerah-daerah pinggiran atau hulu dengan metode turap. Namun, untuk di pusat kota atau daerah hilir, normalisasi harus dilakukan. Alasannya, karena daerah resapan air di pusat kota lebih sedikit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau yang namanya naturalisasi itu kan masih mengandalkan tanah itu bisa menyedot air. Tapi kalau normalisasi semua kan corak benangnya itu beton semua kan,” kata Rano kepada Tempo saat ditemui di kantornya di Balai Kota Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025,
Rano mengatakan kedisiplinan masyarakat di sekitar bantaran menjadi salah satu tantangan dalam upaya penataan sungai di Jakarta. Dia menceritakan pengalamannya saat menawarkan relokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) kepada warga terdampak banjir di daerah Bukit Duri, Manggarai, Jakarta Pusat. Kala itu, dia mendapat penolakan dari warga setempat. Padahal, relokasi tersebut bertujuan agar kawasan sekitar sungai bisa ditata sehingga banjir dapat terkendali.
“Kalau masyarakat mau direlokasi kan kami bisa kontrol, tapi kalau di sini tiap tahun nggak kelar-kelar banjir ini. Makanya saya enggak akan capek (menawarkan soal rusunawa) walaupun saya di-bully. Enggak ada masalah,” kata Rano.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan metode penataan sungai di Jakarta merupakan keputusan politik besar. Oleh karena itu, keputusan mengenai metode penataan sungai itu menjadi pembahasan serius di antara dia dan Pramono Anung. “Normalisasi atau naturalisasi itu pilihan. Itu nanti Pak Gubernur yang memilih. Tapi seharusnya akan terjadi kombinasi,” ujar dia.
Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan akan melakukan pembebasan lahan di daerah-daerah langganan banjir di Jakarta. Dia mengatakan dalam upaya pembebasan lahan itu, pihaknya harus melakukan pendekatan yang manusiawi kepada masyarakat. “Karena kita juga harus bisa menyadarkan penduduk yang ada di lokasi kalau mereka tetap tinggal di sana, kapanpun potensi banjir itu pasti ada,” kata dia di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Pramono mengatakan rencana relokasi warga yang tinggal di daerah langganan banjir itu masih perlu kajian lebih mendalam. Menurut dia, keputusan merelokasi warga harus bersifat saling menguntungkan baik bagi warga maupun Pemerintah Provinsi Jakarta.
