.png)
PENGGAGAS Aksi Kamisan Maria Katarina Sumarsih menyoroti jalannya pemerintahan Prabowo Subianto selama 21 bulan terakhir ini. Ia khawatir, pemerintahan akan kembali ke pendakatan militeristik.
"Bagi saya, militerisme membahayakan keselamatan rakyat. Selama 21 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, telah terjadi tindak kekerasan aparat militer," kata Sumarsih ketika memberikan Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana (AJ) mengenai Aksi Kamisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sumarsih menjelaskan, upaya militerisme ditandai dengan adanya program retret bagi para menteri beserta pejabat negara di sekeliling presiden. "Kepala daerah, dan ASN (Aparat Sipil Negara) di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Semua peserta memakai seragam militer, belajar baris-berbaris ala tentara," kata dia.
Ibu dari Bernardinus Realino Norma Irawan (Wawan), mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas dalam tragedi Semanggi I ini mengatakan, kembalinya militerisme di era Prabowo ini terlihat dari ditempatkannya aparat militer dan polisi di lembaga-lembaga negara.
"Cukup menyentakkan hati kita semua tentang adanya dua mantan Wakil Ketua BGN (Badan Gizi Nasional) yang kini berstatus tersangka, ternyata dari tentara dan polisi," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Sumarsih turut menyoroti tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat selama kepemimpinan Prabowo.
Tragedi yang terjadi pada 28-31 Agustus 2025 salah satunya. Sumarsih berujar tragedi tersebut menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Ia meninggal karena dilindas dengan kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob).
Kemudian, tragedi yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026. Andrie Yunus disiram air keras oleh anggota BAIS TNI setelah memprotes pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan di ruang tertutup.
Ia juga menyoroti ratusan orang yang menjadi tahanan politik dari demonstrasi Agustus 2025. "Dari tragedi 28-31 Agustus 2025 sampai sekarang, masih banyak anak-anak muda yang berada di tahanan."
Dan pada 13 Juni 2026 lalu, TNI-Polri menghadang dan melarang mahasiswa yang hendak berdemonstrasi ke Bundaran HI. Mahasiswa saat itu mengkritisi kebijakan negara yang tidak pro rakyat.
"Kini demokrasi masuk ke rahang buaya. Pemerintahannya militeristik dan sentralistik, suara rakyat dibungkam," ujar Sumarsih.
Ia mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) menghasilkan defisit negarawan. Sumarsih juga kembali menegaskan kekerasan aparat terhadap rakyat terus terjadi, ia menilai hak asasi manusia tak dihormati.
Belum lagi, sejumlah kasus KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan pemerintah. "Tumbuh dengan subur, jurang kemiskinan semakin melebar," ujar dia.
Dalam hal ini, peserta aksi Kamisan mengungkap kekhawatiran mereka terhadap penurunan kualitas demokrasi. Karena, kritik terhadap pemerintah berisiko dibungkam.
Pendekatan militeristik juga mengancam kebebasan sipil dan meningkatkan tindakan represif terhadap pembela HAM. Hal ini seperti mengulang praktik otoriter pada masa lalu.
