Survei Poltracking: MBG Topang Kepercayaan Publik, Eksekusi Butuh Penguatan Strategis

4 hours ago 3

loading...

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turut ditopang berbagai program pro rakyat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/SindoNews/Arif Julianto

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap solid mencapai 75,1%. Tingginya kepercayaan ini turut ditopang oleh berbagai program pro rakyat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari 88% masyarakat yang mengetahui program MBG, sebanyak 55% di antaranya menyatakan puas. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar program ini semakin selaras dengan harapan publik. Baca juga: Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda

"Program MBG menjadi salah satu katalisator tingginya kepuasan publik. Namun, untuk menjaga agar dukungan ini tetap stabil, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan taktis," kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, saat Rilis Survei Nasional bertajuk 'Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran' di saluran YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ahmad Zia Fitrahudin mengatakan, penerapan kebijakan berbasis nalar logis (logical reasoning policy) diperlukan pada setiap tahapan program MBG. Mulai dari proses pengadaan, distribusi pangan, hingga penentuan penerima manfaat, semuanya harus dapat dijelaskan dengan basis data dan logika yang kokoh. ”Keterbukaan alur pikir kebijakan ini adalah kunci utama untuk merebut kepercayaan kelompok demografi yang kritis," lanjutnya.

Strategi komunikasi juga perlu dibangun secara terbuka dan proaktif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang sedang dijalankan. "Melalui komunikasi konstruktif yang progresif, pemerintah harus bergerak menjauhi pola komunikasi uji ombak (test the water) yang terkesan reaktif," ungkapnya.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online