Tanggapi Larangan PDIP, Demokrat: Retret Kepala Daerah Tak Boleh Diintervensi Kepentingan Parpol

11 hours ago 6

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menanggapi kepala daerah dari PDIP yang batal mengikuti pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025. Ia mengatakan kepala daerah seharusnya tegak lurus kepada Presiden RI sejak dilantik.

Menurut Andi, ketika seorang warga negara telah dilantik menjadi kepala daerah, saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI. 

“Nah, dalam konteks pemerintahan ini kepala daerah tegak lurus kepada Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat,“ kata Andi kepada Tempo, Sabtu, 22 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Andi mengatakan, retret di Magelang adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan visi dengan para kepala daerah yang berasal dari berbagai macam partai. Retret, kata dia, juga bertujuan mengembangkan kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara kita. 

“Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu. Karena mereka sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai,” ujar Andi. 

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2024.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025, beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap terkait Harun Masiku. Surat ini muncul beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap terkait Harun Masiku.

Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan surat tersebut. Namun, ia meminta surat tersebut tidak dikaitkan dengan peristiwa lain. 

"Mohon dikutip surat tanpa tambahan info apa-apa," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis malam.

Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai hari ini sampai 28 Februari 2025.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online