.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan mengatakan retret kepala daerah di Akmil Magelang tujuannya untuk kepentingan rakyat, bukan partai. Ia merespons instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan ikut retret karena penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK.
“Cara paling bagus untuk menyatukan misi presiden itu retret, udah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya,” kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen acara PAN Run pada Ahad, 23 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Zulhas, panggilan akrabnya, memberi contoh misi presiden swasembada pangan yang membutuhkan bantuan dari bupati dan gubernur. Menurut dia, jika kepala daerah tidak sejalan dengan presiden, sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan program tersebut.
“Jadi ada bupati, ada gubernur. Ada menko, ada presiden di paling atas. Nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, itu nggak bisa, nggak bisa swasembada pangan,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa sawah dan irigasi berada di wilayah kabupaten, sehingga jika bupati tidak sejalan, pembangunan irigasi yang mendukung swasembada pangan bisa saja tidak terealisasi. Bahkan jika irigasi sudah dibangun, ada kemungkinan bupati tidak memberikan perhatian saat masa panen tiba.
“Kita mau swasembada pangan, irigasi, bupati ngawasin nggak dibangun, nggak dikerjakan. Atau udah dikerjakan, begitu panen nggak mau diurus,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2024.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025, beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap terkait Harun Masiku.
Selain itu, Direktur Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perlu menjelaskan secara gamblang maksud dari instruksi Megawati Soekarnoputri melarang kadernya ikut retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Pria yang disapa Hensa ini mengatakan, penjelasan dari PDIP diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai berlambang banteng itu tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.
Hammam Izzuddin dan Eka Yudha berkontribusi dalam tulisan ini.
