4 Tahun Berperang, Bagaimana Kondisi Sebenarnya Perekonomian Rusia?

JAKARTA - Perekonomian Rusia menghadapi tekanan yang semakin besar akibat perang berkepanjangan di Ukraina, sanksi internasional, inflasi serta peningkatan utang korporasi, meski pemerintah Presiden Vladimir Putin masih menunjukkan kemampuan membiayai operasi militernya. Sejumlah analis menilai kondisi tersebut menunjukkan kerentanan ekonomi Rusia, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perekonomian negara itu berada di ambang keruntuhan.

"Pertanyaan mengenai seberapa kuat perekonomian Rusia masih sulit dijawab secara pasti," demikian pandangan sejarawan dan ekonom Adam Tooze dikutip dalam analisis mengenai kondisi ekonomi Rusia dari Stars Insider, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga: Deretan Pemimpin IRGC yang Baru Ditunjuk Mojtaba, Berlapis dan Tak Ada Struktur Tungga

Tahu ini perang Rusia-Ukraina telah memasuki tahun keempat dan terus memberikan tekanan terhadap perekonomian Rusia. Di tengah kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan upaya pemerintahan baru AS mendorong penghentian perang, kemampuan Moskow mempertahankan pembiayaan perang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi Rusia di meja perundingan.

Sektor minyak dan gas menjadi salah satu penopang utama perekonomian Rusia. Pendapatan ekspor energi membantu pemerintah mempertahankan aliran penerimaan meskipun menghadapi berbagai sanksi internasional yang membatasi akses Rusia terhadap pasar dan sistem keuangan global.

Namun, sejumlah analis mempertanyakan keakuratan sebagian data ekonomi resmi Rusia. Financial Times pada November 2024 menyoroti data ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Rusia, sementara analisis berikutnya kembali mempertanyakan kondisi perekonomian yang sebenarnya di balik angka-angka resmi tersebut.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah meningkatnya pembiayaan korporasi. Analis keuangan global Craig Kennedy mencatat lonjakan utang korporasi Rusia yang meningkat 71% sejak 2022. Perbankan Rusia juga disebut memberikan kredit berbunga di bawah tingkat pasar kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap penting bagi kepentingan pemerintah dan pelayanan publik.