.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo tidak berkaitan dengan sikap yang ditampilkan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI. Kunto merupakan satu dari 237 perwira tinggi TNI yang dimutasi berdasarkan keputusan Panglima per 29 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kunto Arief Wibowo adalah seorang putra dari Try Sutrisno, salah satu pensiunan tentara yang terlibat dalam usulan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Kunto dimutasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) ke Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad).
"(Mutasi) tidak ada kaitannya dengan dinamika eksternal, termasuk sikap atau keterlibatan pihak keluarga prajurit dalam forum tertentu," kata Kristomei saat dihubungi pada Rabu, 30 April 2025.
Dia mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan TNI merupakan hal yang rutin. Kristomei berujar, mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, tour of duty, serta bagian dari pembinaan karier personel.
"Mutasi Kunto Arief Wibowo merupakan bagian dari mekanisme internal yang profesional dan proporsional," ucapnya.
Dia mengatakan segala keputusan ihwal mutasi telah lebih dahulu dibahas dalam sidang dewan jabatan dan kepangkatan tinggi. Hasil sidang itu, kata dia, dilandaskan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, proporsionalitas, dan profesionalitas.
Pengamat politik dan CEO Point Indonesia, Karel Susetyo, menduga ada aroma politis dalam keputusan Panglima TNI memutasi anak Try Sutrisno. "Ia dimutasi setelah ramai beredar soal penandatanganan pernyataan pendapat dari Forum Purnawirawan, yang melibatkan ayah dari Kunto, Try Sutrisno," katanya dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 30 April 2025.
Menurut dia, keterlibatan Try Sutrisno dalam gerakan politik itu seharusnya tidak dikaitkan dengan posisi dan kinerja anaknya di tubuh TNI. Terlebih lagi, kata dia, sikap Try Sutrisno tidak ada salahnya dalam kerangka partisipasi demokrasi.
“Sayang kalau sampai isu politik di luar kewenangan Kunto sebagai perwira TNI sampai mengganggu jalannya pembinaan karier yang bersangkutan," ucapnya.
Dia mengatakan, TNI selama ini dikenal memiliki sistem pembinaan karier yang berbasis pada profesionalisme dan prestasi. Dia menilai, seharusnya setiap mutasi tetap berada dalam kerangka obyektif dan tidak bias terhadap tekanan atau persepsi politik.
"Kunto telah melalui jenjang pendidikan, jabatan, dan pengalaman yang mumpuni untuk menjadi seorang Letnan Jenderal dalam organisasi TNI,” katanya.
