.png)
TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan meminta lembaga independen untuk memberikan akreditasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Lembaga tersebut bisa seperti IDSurvey dan SUCOFINDO. “Kami kejar akreditasi agar menjaga mutu dan kualitas,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Maret 2025.
Dadan menjelaskan, permintaan kepada lembaga akreditasi itu dilakukan setelah program MBG mencapai 6 juta penerima manfaat. Sejauh ini, baru ada sekitar 2 juta penduduk yang menerima manfaat MBG. “Kami kejar 6 juta sampai akhir Agustus 2025,” ujar Dadan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program MBG dimulai sejak awal Januari lalu. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.
Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada tiga juta penerima manfaat dari program MBG. Lalu pada tahapan selanjutnya, April-Agustus 2025, ditargetkan bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat. Prabowo ingin 82,0 juta orang bisa menikmati makan bergizi hingga akhir 2025.
Dadan mengatakan, pemerintah memerlukan tambahan dana untuk bisa mencapai target percepatan program makan bergizi gratis yang menjangkau 82,9 juta pada 2025. Anggaran makan bergizi saat ini sebesar Rp 71 triliun dan percepatan programnya memerlukan tambahan anggaran sekitar RP 25 triliun per bulannya. “Kalau percepatan itu dilakukan mulai September, kami akan butuh Rp 100 triliun,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025.
Dadan memperkirakan, dengan adanya percepatan ini pula, anggaran pada 2026 membutuhkan tambahan Rp 28 triliun per bulan. Anggaran bertambah karena jumlah penerima sudah meningkat. Menurut dia, percepatan idealnya bisa dilakukan pada September 2025. Pertimbangannya, BGN sedang mempersiapkan sejumlah hal, seperti sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, SDM baru menjangkau 2.000 tenaga. Pemerintah saat ini sedang mendidik 30 ribu tenaga kerja. “30 ribu tenaga ini baru akan selesai pendidikannya pada akhir Juli. Jadi baru siap awal Agustus,” kata Dadan.
