.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak pada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada Kamis malam, 13 Februari 2025, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memaparkan, lembaganya mengalami pemangkasan anggaran hingga hampir 50 persen, yakni 48,7 persen atau Rp 160,9 miliar dari total pagu awal Rp 329,95 miliar.
“Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga, anggaran Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi sebesar Rp160,9 miliar. Sehingga anggaran yang tersisa menjadi Rp169,05 miliar,” kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis malam, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemangkasan itu, kata Arif, paling berdampak pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang sebelumnya dialokasikan Rp 212,8 miliar. Anggaran program itu dipangkas Rp154,59 miliar atau 72,6 persen sehingga menyisakan Rp58,3 miliar. Program Dukungan Manajemen yang awalnya mendapat pagu Rp 117,06 miliar dipangkas Rp 6,31 miliar, sehingga menjadi Rp 110,75 miliar.
Selain itu, berbagai pos anggaran mengalami penyusutan signifikan. Antara lain: pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan percetakan bahan dipangkas Rp 6,41 miliar atau 81,27 persen; Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dipangkas sekitar 48 persen; Kajian, analisis, dan bimbingan teknis (BIMTEK) dipangkas 35 persen; Perjalanan dinas dipangkas Rp86 miliar atau 67,86 persen. Pos yang dihapus total adalah infrastruktur dan penggunaan jasa konsultan,
Arief menambahkan, meskipun anggaran dipangkas drastis, Badan Pangan Nasional akan tetap berupaya menjaga stabilitas pangan nasional. “Kami memahami bahwa efisiensi ini menuntut inovasi dan strategi baru agar tugas-tugas utama tetap berjalan optimal. Kami akan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
