.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier menyatakan rapat revisi UU TNI oleh panitia kerja DPR di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025, tidak membahas dwifungsi TNI. Ia mengatakan dwifungsi TNI tidak akan terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto.
"Rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dwifungsi TNI," ucap Deddy Corbuzier melalui akun Instagram @dc.kemhan dikutip Senin, 17 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga telah memberikan kepastian, dwifungsi TNI tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Deddy Corbuzier menyebut gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru itu sudah lama hilang dari permukaan.
"Bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah berkali-kali menegaskan kalau ditanya juga bahwa dwifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tidak didasarkan atas kepentingan segelintir orang maupun kelompok. Dia menilai kepentingan merevisi undang-undang itu hanya untuk Indonesia.
Utut berujar, negara selalu dijadikan orientasi utama dalam membuat undang-undang. "Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk Merah Putih," katanya ditemui di sela-sela rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.
Namun, menurut dia, keberpihakan atas implementasi undang-undang itu bisa saja berbeda di tiap-tiap orang. Keberpihakan itu, ujar dia, yang membuat adanya pro dan kontra terhadap pembahasan RUU TNI.
"Yang traumatis, pasti kontra. Tapi kalau kami melihat ke depan, dugaan saya ini (RUU TNI) oke," ujar legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Utut meminta agar masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan subtansi RUU TNI ini. Dia menyatakan bakal bertanggung jawab terhadap perubahan payung hukum ihwal militer Indonesia ini.
"Please, sesama anak bangsa tidak saling menjelekkan. Kalau orang kayak saya, pasti niatannya baik," kata Ketua Panja RUU TNI Komisi I DPR itu.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
