.png)
KOMISI VIII DPR mendorong penerapan skema kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan skema tersebut tengah disiapkan dalam regulasi baru bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut Wachid, kontrak berdurasi 5 hingga 10 tahun diperlukan agar layanan haji lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan.
“Dalam penyelenggaraan haji ke depan, kita akan lebih mengutamakan pelayanan yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Mau tidak mau, itu dilakukan melalui kontrak jangka panjang 5 sampai 10 tahun, baik untuk pemondokan maupun katering,” ujar Wachid usai meninjau fasilitas penyedia katering jemaah haji PT Halalan Thoyyiban (PT Hati) di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 23 April 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Wachid dan rombongan bertemu langsung dengan pemilik perusahaan, Puspo Wardoyo, yang juga dikenal sebagai pendiri jaringan kuliner Wong Solo. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk membahas penguatan layanan katering haji, khususnya dalam menghadirkan cita rasa khas Indonesia bagi jemaah.
Politikus Gerindra itu mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya banyak jemaah kurang menikmati makanan karena dominasi cita rasa India dan Pakistan. Akibatnya, tidak sedikit makanan terbuang karena tidak sesuai dengan selera jemaah Indonesia.
Namun, kondisi tersebut mulai berubah setelah perusahaan dalam negeri ikut terlibat dalam penyediaan katering di Arab Saudi. Berdasarkan hasil kunjungan langsung ke Madinah hingga Arafah, menu bercita rasa Nusantara kini mulai tersedia dan dikonsumsi jemaah.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada rasa Indonesia yang benar-benar terasa. Ini sangat penting karena dulu banyak makanan tidak dimakan oleh jemaah,” kata Wachid.
Ia menilai kehadiran makanan dengan cita rasa yang familiar tidak hanya memengaruhi selera makan, tetapi juga kenyamanan dan ketahanan fisik jemaah selama menjalankan ibadah.
“Makanan yang tidak sesuai lidah sering membuat jemaah ingin cepat pulang. Sebaliknya, dengan makanan khas Indonesia, jemaah lebih nyaman dan dapat beribadah dengan optimal. Rasa Indonesia ini seperti menjadi obat,” ujarnya.
Wachid juga mendorong peningkatan kualitas layanan katering, baik dari sisi rasa, distribusi, maupun kapasitas produksi. Ia menilai peran pelaku usaha dalam negeri sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik.
“Kami mendorong agar ke depan layanan ini terus ditingkatkan dan diperluas karena sangat membantu jemaah,” katanya.
Owner PT Hati, Puspo Wardoyo, menyebut perusahaannya memasok sekitar 2 juta paket makanan bercita rasa Nusantara untuk jemaah haji. Menu yang disajikan antara lain semur, opor, rendang, gulai, tongseng, rica-rica, hingga hidangan khas Bali.
“Untuk menu haji tahun ini ditingkatkan dibanding tahun lalu, misalnya dengan penambahan telur dan daging untuk meningkatkan kandungan protein,” ujar Puspo.
Di sisi lain, Wachid juga menyoroti kendala dalam pelaksanaan kontrak dengan sejumlah vendor yang belum mampu memenuhi layanan secara optimal. Ia mengingatkan, persoalan tersebut berpotensi mengganggu distribusi makanan jika tidak diawasi sejak awal.
DPR, kata dia, telah meminta pemerintah memperketat pengawasan agar tidak terjadi kekurangan logistik di lapangan.
“Kami tidak ingin ada kekurangan makanan bagi jemaah karena ini pelayanan dasar yang sangat vital,” tegasnya.
Selain itu, DPR mendorong keterlibatan lebih luas pengusaha nasional dalam penyediaan layanan haji tanpa praktik monopoli. Semua perusahaan, kata Wachid, memiliki peluang yang sama selama memenuhi standar profesionalitas, kualitas rasa, dan keamanan pangan.
“Silakan semua perusahaan masuk. Yang penting kualitas, rasa, dan keamanannya benar-benar terjaga,” ujarnya.
Pilihan Editor: Mengapa Danantara Membangun Kampung Haji Jauh dari Ka'bah
