.png)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta buka suara perihal kamera pengawas atau CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang mati ketika demo mahasiswa berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemprov DKI Jakarta Marulina Dewi menyatakan sejumlah kamera pengawas di Bundaran HI yang mati tidak termasuk dalam sistem yang dikelola pemerintah.
Menurut Marulina, sejumlah CCTV yang mati di sekitar lokasi unjuk rasa merupakan platform digital milik pihak ketiga. Namun dia tak menjelaskan secara detail siapa pihak ketiga yang dimaksudkan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kami menegaskan bahwa platform tersebut bukan kanal resmi ataupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta," kata Marulina dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Marulina mengatakan ketersediaan data, kelancaran arus streaming, dan gangguan tayangan pada sistem pihak ketiga itu berada di luar wewenang pemerintah daerah. Dia menyatakan seluruh pengoperasian infrastruktur CCTV milik instansinya tetap berjalan normal, berfungsi, dan dalam kondisi prima untuk memantau kondisi di lapangan.
"Pengoperasian CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian," ujarnya.
Sebelumnya, akun media sosial Threads dengan username @corneliusvito mengatakan CCTV di sekitar kawasan Bundaran HI mati total. "Di Jakarta Pusat semua CCTV mati, terlampir contoh CCTV di Jalan M.T. Haryono yang nyala. Stay safe!," demikian ditulis akun tersebut.
Peristiwa itu terjadi saat demonstrasi mahasiswa bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" tengah berjalan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia bersama sejumlah mahasiswa dari kampus lain berunjuk rasa di sekitar Bundaran HI.
Massa aksi dihadang aparat keamanan ketika hendak menuju Bundaran HI. Polisi meminta ribuan mahasiswa itu berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun para mahasiswa menolak dan tetap memilih menyampaikan aspirasi di sekitar Bundaran HI agar masyarakat luas mengetahui tuntutan mereka kepada pemerintah. Mereka membawa lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama adalah menyetop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Ketiga adalah menghentikan proyek makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi desa merah putih. "Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Terakhir, Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah," ujar Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan.
Juru bicara Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, membantah kabar soal matinya CCTV di kawasan Bundaran HI. "(CCTV) yang kami punya ada sepuluh dan tidak mati," tuturnya dalam keterangannya pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut Chico, ada kemungkinan sejumlah CCTV tersebut tidak bisa diakses publik karena ada masalah teknis. "Kalaupun lambat, itu karena banyak yang mengakses," katanya.
Chico mengungkapkan, di sekitar area Bundaran HI ada banyak kamera pengawas lain yang bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Hanya, ia tidak bisa memastikan apakah kamera-kamera tersebut dalam kondisi hidup atau mati saat demo berlangsung.
