.png)
Jakarta, Indonesia--(ANTARA/Business Wire)-- Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Induk Produktivitas Nasional (RIPN) 2025–2029 pada tanggal 7 Oktober 2025. Rencana nasional ini untuk mempercepat inovasi, memperkuat daya saing industri, dan meningkatkan standar hidup melalui peningkatan produktivitas berkelanjutan. RIPN diluncurkan saat upacara kementerian di Jakarta dan menyelaraskan kebijakan maupun pelaksanaan di seluruh lembaga pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk mendorong peralihan dari pertumbuhan berbasis input menjadi pertumbuhan karena Produktivitas Faktor Total (TFP). Peluncuran ini menampilkan pidato Sekretaris Jenderal Asian Productivity Organization (APO) Dr. Indra Pradana Singawinata, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Profesor Ir. Rachmat Pambudy, M.S., yang menegaskan komitmen bersama terhadap produktivitas sebagai jalur menuju lapangan kerja berkualitas tinggi dan Indonesia Emas 2045.
RIPN menetapkan agenda terpadu untuk meningkatkan produktivitas di seluruh perekonomian: menerapkan teknologi dan keunggulan manajemen di perusahaan; menyempurnakan keahlian tenaga kerja untuk transisi digital dan transisi ramah lingkungan; memperdalam kemampuan rantai nilai dan kemampuan ekspor; meningkatkan lingkungan yang mendukung (kualitas peraturan, infrastruktur, logistik); dan melembagakan pengukuran, tinjauan, dan pertanggungjawaban. BAPPENAS akan berperan sebagai integrator sistem dengan cara mengoordinasikan kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program dan anggaran sedangkan kerja sama publik-swasta dan proyek percontohan akan mempercepat penggunaan di lapangan. Inti rencana ini adalah pemantauan dan evaluasi yang disiplin untuk memastikan bahwa peningkatan produktivitas menghasilkan daya saing, pendapatan, dan konvergensi regional.
“Dalam jangka panjang, standar hidup suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan meningkatkan hasil setiap pekerja, yaitu produktivitasnya,” kata Dr. Indra Pradana Singawinata, “dengan menciptakan nilai lebih dari setiap jam kerja dan setiap rupiah yang diinvestasikan, Indonesia dapat meningkatkan upah riil, menurunkan biaya, memperluas peluang, dan memperkuat ketahanan sosial maupun ekonomi.”
“Produktivitas meningkatkan kualitas produk, penghematan biaya, dan daya saing ekspor,” kata Menteri Yassierli sembari menekankan perlunya mengubah pertumbuhan ekonomi utama yang stabil menjadi lapangan kerja yang luas dan bermutu tinggi melalui peningkatan keahlian, penggunaan teknologi, dan penguatan lembaga pasar tenaga kerja untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia.
Menteri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintahan daerah yang tangguh dan terkoordinasi dengan baik merupakan landasan produktivitas nasional. Beliau juga menyerukan penyelarasan lebih ketat antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdasarkan pembagian fungsi saat ini dan untuk menciptakan koordinasi yang lebih kuat guna mengubah transisi demografi dan struktur menjadi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Saat memaparkan rencana pemerintah tersebut, Menteri Pambudy menempatkan RIPN dalam arsitektur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia. Beliau juga menguraikan agenda kerja sama untuk memasuki era baru pertumbuhan berbasis produktivitas, di mana BAPPENAS mengintegrasikan kebijakan, anggaran, dan pertanggungjawaban agar reformasi menghasilkan keuntungan terukur di seluruh Indonesia.
Implementasi RIPN akan berfokus pada (1) pembentukan tata kelola yang ketat dengan BAPPENAS sebagai integrator; (2) penyelarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan; (3) percepatan penggunaan di perusahaan melalui proyek demonstrasi dan proyek penyebaran; (4) penyempurnaan keahlian dan teknologi untuk meningkatkan TFP; dan (5) tinjauan kinerja triwulanan dan tahunan untuk melacak hasil dan mengulangi. Pemerintah mengajak dunia usaha, akademisi, dan provinsi untuk bergabung dalam agenda produktivitas bersama yang meningkatkan inovasi dari uji coba hingga berdampak nasional.
Inisiatif ini dikembangkan dengan dukungan APO sebagai bagian dari perannya sebagai penasihat bagi ekonomi anggota APO, yang mencakup bantuan kebijakan, pengembangan kemampuan, dan proyek demonstrasi yang membantu menanamkan produktivitas sebagai praktik sehari-hari di seluruh perekonomian.
Saat peluncuran resmi Rencana Induk Produktivitas Nasional (RIPN) 2025-2029 oleh Wakil Menteri Febrian Alphyanto Ruddyard (kiri), Menteri Tito Karnavian (kedua dari kiri), Menteri Pambudy (tengah), Menteri Yassierli (kedua dari kanan), dan Sekretaris Jenderal APO Dr. Indra (kanan).
Tentang Rencana Induk Produktivitas Nasional (RIPN) 2025-2029
RIPN adalah strategi lintas pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan berbasis TFP dan inovasi. Strategi ini mengintegrasikan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di seluruh kementerian maupun provinsi; mendukung penyempurnaan teknologi dan manajemen di tingkat perusahaan; memperkuat keahlian tenaga kerja untuk peralihan ramah lingkungan dan menuju digital; dan melembagakan pengukuran maupun pertanggungjawaban produktivitas untuk memastikan pencapaian diwujudkan menjadi daya saing, pendapatan, dan kesejahteraan yang inklusif.
Tentang Asian Productivity Organization (APO)
APO didirikan pada tahun 1961 sebagai organisasi antar pemerintah yang khusus untuk meningkatkan produktivitas di Asia Pasifik. Melalui penelitian, konsultasi kebijakan, pengembangan kemampuan, dan proyek demonstrasi, APO mendukung negara-negara anggotanya dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/20251008632566/en
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
Contacts
Untuk rincian informasi, hubungi Digital Information Unit APO: [email protected]
Situs web: https://www.apo-tokyo.org
Sumber: Asian Productivity Organization
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
