.png)
TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hal wajar bilamana Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya dengan reshuffle. Menurut Herzaky, reshuffle adalah hak prerogratif presiden dan terserah bagi presiden kapan melakukan pergantian kabinet.
Namun, ia menegaskan, Partai Demokrat belum mendengar rencana reshuffle tersebut. “Jika Pak Presiden mengingatkan secara terbuka mengenai kemungkinan reshuffle, wajar-wajar saja. Namanya pimpinan, wajar saja mengevaluasi kinerja timnya,” ujar Herzaky melalui pesan singkat kepada Tempo pada Ahad, 9 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Herzaky mengatakan, ketika presiden menunjuk para pembantunya, tentunya disampaikan target yang harus dicapai para menteri. Menurut dia, apabila presiden merasa target tidak tercapai atau kinerja menterinya kurang, tentunya hal yang wajar diingatkan. “Kalau sudah diingatkan, tapi masih belum sejalan juga, belum sesuai dengan harapan, wajar kalau reshuffle menjadi opsi yang ditempuh Presiden,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan sinyal kuat bakal mengganti menteri-menterinya saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar. Prabowo menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.
Herzaky Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat, sehingga tentu mengharapkan menterinya menunjukkan kinerja yang sama. Dia mengklaim, kader Demokrat di kabinet punya semangat dan kinerja yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, lontaran peringatan Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat dilakukannya reshuffle Kabinet Merah Putih. Hendri mengatakan setidaknya ada tiga pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet. Ketiganya adalah subjektivitas, kinerja, dan faktor politik. "Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu. Lalu kinerja itu ada rapornya. Yang ketiga adalah politis," ujar Hendri dalam keterangannya, Ahad, 9 Februari 2025.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini menjelaskan, subjektivitas mengacu pada suka atau tidak suka seorang presiden terhadap menteri. Kemudian, kinerja bergantung pada penilaian seorang presiden terhadap menteri sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan. Penilaian akan hal politis, menurut dia, mengacu pada apakah menteri dalam kabinet bisa menjaga atau malah mengganggu kekompakan kekuatan politik pemerintahan Prabowo.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
