.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan skema student loan atau pinjaman pendidikan yang akan diterapkan pemerintah bakal berbeda dari sistem yang pernah berlaku di Institut Teknologi Bandung (ITB). Penerapan student loan di ITB tahun lalu menuai kritik karena bekerja sama dengan lembaga pinjaman online atau pinjol.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebelumnya juga mengatakan pemerintah sedang mempelajari beberapa penerapan student loan yang pernah ada, termasuk ITB. “Itu sedang kami pelajari juga, supaya hal yang dulu menjadi hambatan sudah bisa kita antisipasi,” kata guru besar ITB itu lewat pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Sistem student loan awalnya diterapkan oleh ITB pada 2024 sebagai cara agar mahasiswa mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT). Mahasiswa yang tidak mampu membayar secara kontan bisa meminjam dana yang kemudian akan dilunasi dalam waktu 6 atau 12 bulan. ITB saat itu menggandeng platform pinjol PT Inclusive Finance Group, atau yang dikenal sebagai Danacita.
UKT yang harus dibayarkan mahasiswa di ITB mencapai besaran Rp 12,5 juta per semester. Situs web Danacita saat itu menggambarkan simulasi cicilan bagi mahasiswa yang meminjam dana ke mereka.
Sesuai dengan simulasi yang dikutip Tempo pada 28 Januari 2024, disebutkan bahwa mahasiswa ITB yang mengambil pinjaman dengan tenor 6 bulan dikenakan biaya bulanan platform sebesar 1,6 persen dan biaya persetujuan 3 persen. Artinya, peminjam harus mencicil Rp 2.345.834 per bulan atau total pengembalian dalam 6 bulan mencapai Rp 14.074.004.
Sedangkan mahasiswa yang menarik pinjaman dengan tenor 12 bulan dikenakan biaya bulanan platform 1,75 persen serta biaya persetujuan 3 persen. Sehingga peminjam harus membayar angsuran Rp 1.291.667 per bulan atau Rp 15,5 juta per tahun.
Skema Baru Pinjaman Pendidikan
Kini, Kemdiktisaintek di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan wacana pinjaman pendidikan. Pemerintah berencana meluncurkan skema ini pada Agustus atau September 2025. Kemdiktisaintek bakal berbagi peran dengan perbankan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Peran perbankan adalah memberi pinjaman semacam kredit usaha rakyat (KUR) kepada mahasiswa. Kemudian LPDP akan membayarkan premi asuransi dan bunga ke mahasiswa untuk dibayar ke bank, sementara Kemdiktisaintek berperan sebagai pengelola dan penjamin kredit.
Mahasiswa nantinya akan menyetorkan angsuran dan bunga dari LPDP ke bank. “Bunga fixed rate (tarif tetap) akan dibayarkan LPDP sekaligus di awal pinjaman ke mahasiswa untuk disetor ke bank bersama angsuran,” kata Stella dalam penjelasannya kepada Tempo.
Ia mengungkap diskusi tentang skema ini sudah hampir selesai. “Diskusi sudah hampir final dengan Kemenkeu dan LPDP serta perbankan,” ucapnya.
Sebelumnya, wacana pinjaman pendidikan di Indonesia kembali muncul dari pernyataan Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Brian mengatakan kementeriannya sedang menyiapkan sebuah lembaga pinjaman yang bertujuan membantu mahasiswa membayar biaya kuliah. Ia mengungkap rencana ini masih dalam tahap perumusan.
“Jadi bagaimana kami bisa mengajak partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya membuat satu lembaga. Nanti lembaga ini memberikan pinjaman secara minim,” kata dia saat ditemui di Kantor Kemdiktisaintek pada Jumat, 14 Maret 2025.
Brian menyatakan pinjaman tersebut dapat dilunasi dalam bentuk cicilan oleh mahasiswa setelah mereka lulus kuliah. Ia berharap programnya segera diterapkan karena diyakini dapat membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
M Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
