Kemenhut Bergerak Cepat Padamkan Kebakaran di Gunung Gede-Pangrango

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bergerak cepat menanggulangi kebakaran lahan di Alun-Alun Barat Surya Kencana, kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP) pada Kamis (6/8/2026). Api berhasil dipadamkan sebelum merembet lebih jauh ke kawasan hutan berkat respons cepat dan sinergi petugas di lapangan.

Sebagai langkah antisipasi, Kemenhut kemudian menutup sementara seluruh jalur pendakian TNGGP mulai 7 hingga 11 Agustus 2026. Kebakaran tersebut diketahui setelah laporan awal diterima petugas Resor PTN Wilayah Gunung Putri pada pukul 15.15 WIB dari masyarakat pengelola basecamp.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Kemenhut bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan para relawan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Kepala Balai Besar TNGGP Sadtata Noor Adirahmanta mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 1 hektare.

Baca juga: Pendakian Gunung Gede-Pangrango Ditutup Sementara Imbas Kebakaran di Alun-Alun Suryakencana

Kebakaran terutama membakar hamparan rumput kering dan sebagian kecil vegetasi berkayu pada radius sekitar 5 meter dari kawasan sabana edelweiss menuju arah hutan. "Berkat kesigapan petugas, MMP, dan relawan di lapangan, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Namun, guna memastikan kondisi benar-benar aman dan mengantisipasi munculnya potensi titik api susulan, tim kami tetap bersiaga melakukan pemantauan dan penyisiran (groundcheck) secara bergiliran selama tiga hari ke depan," ujar Sadtata dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026).

Meskipun api telah berhasil dipadamkan, Kemenhut tetap mengambil langkah pencegahan untuk memastikan kawasan benar-benar aman sekaligus melindungi keselamatan pendaki dan masyarakat. Penutupan sementara seluruh jalur pendakian TNGGP juga dilakukan untuk mengefektifkan proses pemulihan kawasan pascakebakaran.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: SE.18 Tahun 2026 sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau beberapa waktu lalu.