.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan dialog merupakan solusi mengatasi persoalan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Tindakan kekerasan, menurut dia, bukan solusi mengatasi masalah itu.
Dalam jangka pendek, Munafrzal mengatakan harus dipastikan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi di Papua dipenuhi oleh negara. Kemudian untuk jangka menengah, perlu upaya dan persiapan agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat menjalani kehidupan normal dengan damai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua," kata Munafrizal dalam keterangan resmi, Ahad, 27 April 2025.
Munafrizal menyampaikan itu usai menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Bupati Maybrat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sorong, Papua Barat, Rabu, 23 April 2025.
Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat secara intensif dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua. Selain itu, Kementerian HAM memandang persoalan pengungsi di sejumlah titik di Papua menjadi keprihatinan mendalam. Salah satu titik tempat pengungsi terdapat di Maybrat, Papua Barat Daya.
Munafrizal menegaskan siklus penderitaan di tanah Papua harus segera diakhiri. Perasaan aman, adil, sejahtera, dan bahagia warga Papua akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi.
Hingga kini, sebanyak 1.048 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Raya telah pulang kembali. Sebelumnya, pascakonflik sosial terakhir tahun 2022, terdapat 1.220 KK yang menjadi pengungsi.
