Mengapa Arab Saudi Mengubah Perannya dalam Perang Iran? Ini Analisisnya

RIYADH - Selama lima bulan, Arab Saudi berupaya tetap berada di luar konflik dalam perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran. Bahkan ketika rudal dan pesawat nirawak (drone) menghantam wilayahnya, infrastruktur energi, serta fasilitas militernya, Riyadh menghindari keterlibatan langsung. Kerajaan tetap membuka jalur komunikasi dengan Teheran, sembari mendesak Washington agar mencegah konflik meluas.

Namun, dalam sebulan terakhir, sikap tersebut mulai berubah menjadi lebih aktif. Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat dalam serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Irak setelah gelombang serangan drone menghantam wilayah kerajaan.

Baca Juga: Mohammed bin Salman Telepon Trump setelah AS Bersiap Mengebom Infrastruktur Energi Iran Secara Besar-besaran

Riyadh juga mendukung pembentukan koalisi untuk melindungi pelayaran di Laut Merah setelah pasukan Houthi Yaman memblokade Selat Bab al-Mandab. Terbaru, Arab Saudi turut meyakinkan Presiden Donald Trump untuk membatalkan rencana gelombang serangan baru terhadap Iran dan memilih kembali menempuh jalur diplomasi terkait Selat Hormuz.

Jika dilihat secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan bagaimana Arab Saudi tengah menyesuaikan diri dengan perang yang kini tidak lagi memungkinkannya sekadar menjadi penonton.

Riyadh kini menggunakan kekuatan militer secara lebih terbuka dibandingkan kapan pun sejak konflik dimulai, sekaligus memosisikan diri sebagai pendukung paling berpengaruh di kawasan Teluk bagi upaya deeskalasi. Pendekatan dua jalur ini memberinya pengaruh yang tidak biasa terhadap langkah-langkah Washington selanjutnya.

Dari Pembalasan Rahasia Menuju Pertahanan Aktif

Sikap hati-hati Arab Saudi pada bulan-bulan awal perang mencerminkan perhitungan bahwa negara-negara Teluk akan menanggung biaya terbesar jika konflik terus meningkat. Riyadh tetap menjalin komunikasi dengan Teheran, mendukung upaya mediasi yang dipimpin Oman, Qatar, dan Pakistan, serta menampilkan diri sebagai pendukung deeskalasi, bukan sebagai pihak yang ikut berperang.

Namun, sikap menahan diri itu tidak bersifat tanpa syarat. Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan memperingatkan bahwa Riyadh tetap memiliki hak untuk mengambil tindakan militer jika diperlukan, menyusul lonjakan tajam serangan terhadap wilayah kerajaan.

Menurut pejabat Barat dan Iran, pesawat tempur Arab Saudi kemudian melancarkan beberapa serangan balasan di dalam wilayah Iran yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Setelah itu, kedua pihak bergerak untuk membendung eskalasi. Peristiwa tersebut menjadi pola yang terus berulang sepanjang musim panas: penggunaan kekuatan militer secara selektif, proporsional, dan selalu diikuti dengan upaya cepat untuk kembali ke jalur diplomasi.

Serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Irak menjadi langkah berikutnya dalam evolusi pendekatan Arab Saudi. Berbeda dengan operasi rahasia di wilayah Iran pada akhir Maret, kali ini Riyadh bertindak secara terbuka bersama Amerika Serikat. Pesan itu tidak hanya ditujukan kepada Iran, tetapi juga kepada jaringan kelompok proksi Teheran di kawasan.

"Serangan di Irak dirancang untuk memulihkan efek penangkalan sejak dari sumber ancamannya," kata Andreas Krieg, pakar keamanan dari King's College London, kepada The New Arab, Rabu (5/8/2026).

"Arab Saudi tidak lagi bersedia hanya mencegat drone setelah memasuki wilayah udaranya. Dengan menyerang pusat komando dan infrastruktur peluncuran milisi, Riyadh mengirimkan sinyal bahwa wilayah Irak tidak dapat lagi digunakan sebagai pangkalan belakang yang aman untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi," paparnya.

Krieg menilai langkah tersebut mencerminkan perubahan nyata dalam doktrin pertahanan Arab Saudi.

"Ini benar-benar menunjukkan adanya perubahan doktrin. Sederhananya, Arab Saudi kini mengejar tujuan-tujuan defensif melalui cara-cara yang semakin ofensif," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Analytics. Menurutnya, kebijakan "pengekangan maksimum" yang selama ini diterapkan Riyadh sudah tidak lagi mampu menghalangi aktor-aktor yang menargetkan kerajaan. Meski demikian, dia mengingatkan agar serangan tersebut tidak ditafsirkan sebagai tanda bahwa Arab Saudi meninggalkan jalur diplomasi.

"Tindakan militer Arab Saudi tidak boleh dipahami sebagai pengabaian terhadap diplomasi atau sebagai bukti bahwa Riyadh menganggap kepentingannya paling baik diwujudkan melalui eskalasi militer yang lebih jauh," katanya kepada The New Arab.

"Sebaliknya, kerajaan tetap berkomitmen mendorong deeskalasi di kawasan, sementara penggunaan kekuatan militernya dilakukan secara sengaja dalam skala terbatas dan dengan perhitungan yang sangat cermat."

Bagi Cafiero, diplomasi dan operasi militer merupakan instrumen kenegaraan yang saling melengkapi, bukan dua pilihan yang saling bertentangan.

Dalam praktiknya, para perencana strategi Arab Saudi kini memperluas berbagai instrumen untuk melindungi kerajaan. Operasi intelijen guna mengganggu aktivitas lawan serta serangan hukuman dalam skala terbatas semakin digunakan sebagai pelengkap sistem pertahanan udara, bukan sebagai penggantinya. Pendekatan ini berbeda dengan strategi ekspedisioner berskala besar yang mewarnai tahun-tahun awal perang Yaman.