.png)
loading...
Kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga yang kerap diberlakukan saat periode puncak arus lalu lintas seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) ataupun Idul Fitri kembali menjadi sorotan. Foto/Dok
JAKARTA - Kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga yang kerap diberlakukan saat periode puncak arus lalu lintas seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) ataupun Idul Fitri kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menerangkan, kebijakan itu seharusnya tidak menghentikan atau menghambat angkutan logistik karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
BHS, sapaan akrab Bambang, menegaskan bahwa di berbagai negara lain saat perayaan hari-hari besar seperti di China, Jepang, dan Malaysia, angkutan logistik tidak pernah dihentikan, meski berada pada periode libur panjang. Pasalnya, logistik memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan sendi-sendi kehidupan, seperti kebutuhan masyarakat, industri, dan stabilitas.
“Logistik itu tidak mengenal libur Lebaran atau Nataru , mereka harus tetap berjalan. Kalau dihentikan, dampaknya sangat besar,” ujar BHS dalam keterangannya dikutip Selasa (23/12/2025).
Baca Juga: Anggota DPR: Larangan Truk Sumbu Tiga saat Nataru Jadi 17 Hari Kebijakan Tidak Tepat
BHS yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menjelaskan, sektor pertama yang terdampak adalah industri. Sektor ini beroperasi secara berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya karena pembatasan lalu lintas. Padahal pemerintah mendorong produksi nasional terus berjalan lantaran Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Selain itu sektor transportasi yang berkaitan dengan ekspor dan impor juga akan terkena dampak langsung. Jika distribusi logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan. Kondisi ini dinilai dapat merusak reputasi logistik Indonesia di mata internasional.
