.png)
INFO TEMPO - Tantangan menjadi kepala daerah di era sekarang disebut masuk dalam "fase tidak enak". Namun, di tengah gelombang tantangan yang kian kompleks, pemerintah pusat justru menawarkan kunci jawaban melalui platform kolaboratif bertajuk Forum Akselerator Negeri.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membedah pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna mengawal visi besar Presiden Prabowo Subianto, dalam rangkaian acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, pada Sabtu, 25 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Di hadapan para kepala daerah se-Sumatera, Bima Arya menyampaikan refleksi terhadap langgam kepemimpinan di Indonesia sejak Pilkada langsung 2005.
Bima membagi evolusi kepemimpinan daerah dalam beberapa gelombang. Gelombang Pertama, yakni era ikonik Joko Widodo di Solo yang fokus pada kebutuhan dasar dan UMKM. Gelombang kedua, yakni Era Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, hingga Azwar Anas yang identik dengan inovasi Smart City dan kolaborasi. Gelombang saat Ini fase yang dinilai paling menantang. Pandemi telah membuyarkan banyak visi-misi, menyisakan beragam keluhan hingga hambatan program prioritas.
"Saat ini fase gelombang tiga atau empat dengan tantangan yang bisa sama dan berbeda dengan sebelumnya. Ada yang mengatakan masa tidak enak untuk menjadi kepala daerah,” kata Bima Arya saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Akselerator Negeri.
Bima Arya menyebutkan, setiap masa memiliki tantangan tersendiri. Termasuk ketika pandemi terjadi, juga banyak menemui persoalan di daerah. Bahkan, banyak visi misi kepala daerah dan prioritas program tidak jalan.
"Di Kemendagri, kami sering mendengar curhat kepala daerah. Ada yang mengeluh, tetapi banyak juga yang tetap semangat,” ucap Bima Arya. “Fokus utama kita hari ini adalah akselerasi. Bagaimana visi Presiden Prabowo di tingkat nasional nyambung dan terakselerasi dengan daerah.”
Pemilihan Palembang sebagai pembuka rangkaian kegiatan nasional di enam wilayah bukan tanpa alasan. Konsep akselerasi kewilayahan dimulai dari Sumatera dengan memetakan kebutuhan spesifik di setiap daerah.
Wakil Mendagri (Wamendagri) RI Bima Arya (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Akselerator Negeri sebagai bagian dari rangkaian acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Wyndham Opi Hotel Palembang, pada Sabtu, 25 April 2026. Dok. TEMPO
Bima Arya mencatat dua poin krusial, yakni akselerasi infrastruktur dalam menyelaraskan kebutuhan dasar daerah dengan proyek strategis nasional agar tercipta konektivitas yang efisien. Selanjutnya, kepastian payung hukum dalam memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi daerah melalui regulasi yang kuat, sehingga pemerintah daerah bisa lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Perlu payung hukum agar teman-teman daerah bisa memaksimalkan ruang gerak. Mari kita telusuri itu bersama," ucapnya.
Salah satu ujian nyata akselerasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah kesuksesan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Bima Arya mengingatkan agar kepala daerah jangan hanya menjadi penonton, namun harus berperan aktif memfasilitasi rantai pasok lokal.
“Ada keluhan bahwa kepala daerah tidak muncul membantu rantai pasok. Ini pekerjaan rumah kita. Bukan hanya MBG, tetapi juga program lainnya. Semuanya harus terakselerasi," kata mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Sebagai bentuk dorongan, pemerintah memberikan insentif fiskal bagi daerah yang menunjukkan rapor hijau. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, penghargaan diberikan dalam empat kategori, yakni Pengendalian Inflasi, Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, serta Entrepreneur Government/Creative Financing.
"Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, namun bertransformasi menjadi akselerator negeri yang mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata," kata dia. (*)
