.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Nurul Izmi menilai 233 proyek strategis nasional (PSN) yang dibentuk era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak berjalan dengan baik. Izmi menilai mayoritas dari PSN tersebut tidak mengedepankan kepentingan lingkungan dan membuat masyarakat lokal merugi.
“Kurang lebih ada 233 PSN di era Jokowi dan pelaksanaannya ternyata berjalan sangat tidak baik. Mulai dari keputusan yang disahkan secara sepihak, hingga tak mendengarkan pendapat masyarakat yang terdampak pembangunan itu,” kata Izmi dalam sebuah diskusi di Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Izmi menilai kehadiran PSN ini merugikan masyarakat karena aktivitas pembangunannya mencemari lingkungan. Dalih pembangunan demi proyek strategis nasional itu disebut Izmi membuat pemerintah memiliki kuasa untuk menggusur masyarakat yang sudah lebih dulu mendiami kawasan tersebut.
“Status PSN secara otomatis membuat penjagaannya diamankan secara ketat oleh aparat. Tentunya kondisi ini membuat masyarakat terdampak yang menolak menjadi lebih rentan untuk diintimidasi,” ucap Izmi.
Merujuk laporan Tempo sebelumnya, sedikitnya ada tiga wilayah yang vokal menolak PSN hadir di lingkungannya. Penolakan itu di antaranya datang dari masyarakat adat Merauke, Papua; Aliansi Masyarakat Rempang yang menolak PSN Rempang Eco City; dan teranyar penolakan PSN PIK 2 di Tangerang.
Nalar Institute pernah mengungkap dampak pembangunan PSN dalam rentang tahun 2016-2024 di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dampak itu diklasifikasikan ke dua aspek, yakni sosial dan lingkungan. Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah menyebut pada dampak sosial, terdapat setidaknya delapan masalah dalam implementasi PSN.
Hal itu meliputi stagnasi dan turunnya perekonomian masyarakat terdampak, memicu konflik agraria akibat masalah ganti rugi lahan, terganggunya aktivitas masyarakat, terancamnya kehidupan masyarakat adat, ancaman kesehatan dan keselamatan, kesejahteraan pekerja tidak terjamin, bentrokan antara warga dengan aparat, hingga kerusakan infrastruktur publik.
Munculnya dampak-dampak sosial ini, kata Ani, dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia menyebut salah satu faktor yang memengaruhi penurunan perekonomian warga di antaranya alih fungsi lahan yang membuat warga kehilangan sumber utama mata pencaharian dan pencemaran air sungai yang menyulitkan para nelayan untuk mengambil ikan sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Adapun terkait dampak negatif terhadap lingkungan, terdapat setidaknya delapan masalah imbas implementasi buruk PSN. Hal itu meliputi rusaknya ekosistem hijau di lahan gambut dan hutan, diikuti pencemaran air, kerusakan tanah, pencemaran udara, bencana non alam seperti erosi dan peningkatan intensitas banjir, hingga terancamnya habitat satwa.
