.png)
SETELAH 22 tahun mandek, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 21 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Salah satu isu utama yang diatur dalam UU PPRT berkaitan dengan pengupahan. Dalam Pasal 15 tentang Hak PRT di draf UU PPRT tak disebutkan spesifik mengenai besaran upah yang akan ditentukan.
"Parameternya bukan upah minimum, tetapi kesepakatan antara pemberi kerja dengan PRT," kata Ketua Panja RUU PPRT Bob Hasan melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 22 April 2026.
Bob melanjutkan, ketentuan soal besaran upah dan waktu pembayaran yang disepakati oleh pemberi kerja dan PRT akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis atau peraturan pemerintah.
Kendati begitu, kata dia, DPR memastikan PRT akan memperoleh hak seperti tunjangan hari raya keagamaan dan jaminan sosial kesehatan serta ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Untuk THR, itu menjadi hak PRT yang besaran dan waktu pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan atau perjanjian kerja," ujar Ketua Badan Legislasi itu.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, hubungan yang dibangun antara pemberi kerja dan PRT tidak seperti hubungan industrial seperti perusahaan dengan karyawan.
Dalam hal ini, kata dia, hubungan yang dibangun cenderung mengedepankan hubungan kekeluargaan. Sebab, secara kultural masyarakat Indonesia lebih menganggap PRT sebagai bagian dari keluarga.
Doli juga memastikan, UU PPRT yang disahkan DPR merupakan komitmen untuk menjamin adanya pelindungan yang lebih komprehensif bagi PRT dari potensi penyimpangan yang dapat dilakukan pemberi kerja.
"UU ini memiliki prinsip dan azas kekeluargaan, kesejahteraan, penghormatan HAM, dan keadilan," ujar politikus Partai Golkar itu.
