.png)
SEJUMLAH pemerintah daerah di Maluku Utara mengalami kesulitan dalam menanggulangi bencana pascagempa bumi dengan magnitudo 7,6 yang mengguncang Ternate, Maluku Utara pada Kamis, 02 April 2026. Penyebabnya adalah minimnya anggaran penanggulangan bencana akibat kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah pemerintah daerah seperti di Kota Ternate, Kota Tidore, dan Kabupaten Halmahera Barat tak banyak memobilisasi bantuan untuk warga terdampak. Pemerintah Kota Ternate, misalnya, hanya menganggarkan Rp 7 miliar untuk digunakan sebagai ongkos penanggulangan bencana gempa, gunung api, dan banjir selama setahun.
Biasanya dalam setahun anggaran bencana yang dialokasikan Pemerintah Kota Ternate melalui pos anggaran belanja tak terduga (BTT) mencapai Rp 20 miliar.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bahkan lebih kecil. Alokasi anggaran bencana pada tahun 2026 hanya mencapai Rp 1,5 miliar. Dari jumlah itu Rp 300 juta digunakan sebagai dana operasional dan sisanya digunakan untuk mobilisasi mobilisasi bantuan terhadap warga terdampak.
Anggaran tersebut bahkan hanya bisa digunakan untuk satu kali penanggulangan bencana.
Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rendahnya alokasi dana bencana karena di Kota Ternate lantaran pemerintah daerah menyesuaikan dengan keterbatasan fiskal. Mereka saat ini berfokus melakukan efisiensi belanja nonesensial seperti perjalanan dinas dan rapat, serta melakukan prioritas ulang terhadap program ke sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Meski begitu, Pemerintah Kota Ternate tetap memberikan perhatian terhadap alokasi dana bencana karena wilayah Maluku Utara masuk dalam kategori kawasan rawan bencana. Pemerintah Kota Ternate bahkan masih terus meninjau dan memastikan bantuan disalurkan kepada warga yang terdampak, termasuk penanganan darurat bagi rumah yang mengalami kerusakan
“Karena itu kami akan tetap mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana setiap tahunnya meski kecil. Apalagi Kota Ternate setiap tahun selalu terjadi bencana mulai dari gempa, gunung api, dan tanah longsor,” kata Rizal saat dihubungi pada Sabtu, 11 April 2026
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abubakar mengatakan, untuk anggaran bencana di Kota Tidore tahun 2026 mengalami penurunan lebih dari 70 persen karena penyesuaian dengan kondisi fiskal daerah.
Kondisi anggaran yang terbatas membuat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terpaksa memangkas alokasi dana untuk penanggulangan bencana. Pemerintah Kota Tidore saat ini menata kembali skala prioritas belanja dengan memotong anggaran perjalanan dinas atau seremoni untuk mempertebal bantalan BTT.
“Langkah ini sudah kami lakukan. meski jujur alokasi anggaran bencana tahun ini di Tidore masih tergolong kecil. Kami berharap ke depan kondisi keuangan daerah bisa kembali membaik,” kata Abubakar.
Sebelumnya gempa dengan kekuatan Magnitudo 7,6 mengguncang Ternate dan Tidore. Pusat gempa yang terletak pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur dengan kedalaman 62 kilometer sempat membuat warga panik.
Gempa ini dilaporkan dirasakan hingga Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kota Sofifi Maluku Utara dan Bitung, Manado. dan Minahasa Sulawesi Utara.
