.png)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga Jakarta untuk terbuka saat diminta keterangan data oleh petugas Sensus Ekonomi 2026. Ia berkata pemerintah perlu akurasi data sebagai referensi dalam membuat kebijakan peraturan dalam membangun kota Jakarta.
"Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi," kata Pramono dalam sambutannya ketika menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pramono mengatakan data Badan Pusat Statistik tersebut selalu digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Ia pun mengajak warga untuk terbuka dan tidak menutupi kondisi ekonominya.
"Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin gitu. Biasanya orang kita ini kalau kaya ngaku miskin enggak ya? Atau kalau miskin ngaku kaya enggak ya?," kata Pramono.
Pramono menjelaskan terdapat tiga sektor utama yang membutuhkan akurasi data BPS dalam hal ini terkait ekonomi. Di antaranya terkait bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. "Data ini bagi Jakarta sangat penting karena ada tiga hal yang saya selalu sampaikan bahwa ini enggak boleh untuk dikurangi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pramono turut mengimbau jajaran Pemerintah DKI Jakarta, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, kota, sampai kabupaten, untuk mengedukasi masyarakat terkait sensus ekonomi ini. "Karena kata kuncinya kalau sensus ini mau berhasil, maka masyarakatnya juga harus dilakukan edukasi dan harus terbuka untuk menyampaikan apa adanya," kata dia.
Pramono berharap data yang terkumpul akurat, sehingga dapat mencerminkan dan merefleksikan keadaan masyarakat Jakarta yang sebenarnya.
Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei lalu dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi ekonomi dan usaha masyarakat Indonesia.
