.png)
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Aldhi Chandra
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menagih pajak hanya untuk keamanan petugas pajak. Aparat TNI tidak akan diterjunkan langsung untuk menagih demi meningkatkan penerimaan negara.
"Itu kalau keamanan aja misalnya petugas pajak digebukin orang ya diamankan, itu kan normal," tegas Purbaya dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga: Purbaya Kebut Penagihan Pajak, Sangkal Libatkan Babinsa
Meski demikian, Purbaya menjelaskan, kehadiran aparat keamanan pada situasi tertentu sifatnya murni perlindungan fisik bagi petugas pajak yang menjalankan tugas di lapangan dari potensi tindak kekerasan.
Purbaya menggarisbawahi, tugas penagihan pajak memerlukan keahlian teknis perpajakan yang bukan merupakan ranah maupun kapasitas aparat militer.
"Tapi nggak ada kita memakai Babinsa untuk meningkatkan pendapatan pajak mereka juga gak mengerti gimana nah ininya, ambil pajaknya," kata Purbaya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan keterlibatan unsur TNI dan Polri, khususnya Babinsa serta Bhabinkamtibmas, dalam pengawasan Wajib Pajak (WP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026, bukan aturan baru.
Bimo menegaskan, kebijakan koordinasi tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak 2020 dan SE terbaru yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 hanya berfungsi sebagai penyempurnaan aturan internal. Hal ini ditujukan untuk meluruskan keluhan publik yang dinilai keliru mengenai peran aparat kewilayahan dalam skema perpajakan.
"Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).
